Follow
Pemprov DKI Pakai Rp4,70 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD DKI Tahun Anggaran 2020. Dalam laporannya, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp5,52 triliun.
"Pemprov DKI Jakarta melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di antaranya melalui perubahan anggaran belanja tidak terduga dari sebesar Rp188.90 miliar menjadi Rp5,52 triliun," ucap Riza di rapat paripurna DPRD DKI, Kamis (29/7).
Dari nilai Rp5,52 triliun, DKI hanya merealisasikan penggunannya sekitar 85,27 persen atau Rp4,70 triliun. Uang tersebut digunakan untuk realisasi bidang kesehatan Rp918,61 miliar dan jaring pengaman sosial sebesar Rp3,78 triliun.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
Riza menuturkan, nilai refocusing merupakan bagian dari alokasi anggaran BTT. Dalam APBD 2020, tercatat anggaran untuk BTT sebesar Rp33,65 triliun. Untuk realisasinya, Pemprov DKI berhasil membukukan Rp29,01 triliun.
"Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp29,01 triliun atau 86,23 persen dari anggaran Rp33,65 triliun," rincinya.
Setelah memaparkan hasil pertanggungjawaban, seluruh fraksi di DPRD akan menanggapi laporan pertanggungjawaban tersebut pada Senin (2/8) mendatang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya
Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca Selengkapnya