Follow
Pemprov DKI pastikan KIP tak akan ganggu program KJP
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hari ini, Senin (3/11). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tak akan ada tumpang tindih antara program pemerintah pusat tersebut dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, agar tidak tumpah tindih antara KJP dan KIP, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdasmen). Tujuannya untuk mengetahui pemisahan bagi siswa yang mendapat KJP dan KIP.
"Sepertinya akan terjadi pemisahan, mana yang akan menjadi sasaran KJP dan mana sasaran KIP. Tapi ini akan saling mendukung," kata Lasro di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/11).
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Jokowi membantu siswa SMK 1 Rangas? 'Tadi Pak kepala sekolah menyampaikan ke saya, 'Pak ini masih kurang. Anak-anak butuh asrama'. Karena banyak yang tinggal jauh dari sekolah sehingga harus banyak yang tersebar ngekos di sekitar sekolah,' jelasnya.'Ya nanti, entar lagi akan kita bangun asramanya. Atas permintaan kepala sekolah, ibu bupati, dan juga pak gubernur,' sambung Jokowi.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
Lasro menambahkan, basis data yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah kemiskinan faktual. Artinya menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Sementara data yang digunakan untuk program KIP menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kalau dari DKI kan basisnya kemiskinan faktual, bukan berdasarkan lagi data-data kuantitatif kemiskinan oleh BPS. Nah, sementara kalau KIP itu kemungkinan menggunakan dari sana," imbuhnya. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
Dua KJP dicabut itu milik siswa yang terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Kemendikbudristek saat ini sedang memulihkan sistem KIP Kuliah menggunakan data cadangan.
Baca Selengkapnya
DKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Baca Selengkapnya
Budi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca Selengkapnya
warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca Selengkapnya
Tujuan mendukung upaya optimalisasi program prioritas bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.
Baca Selengkapnya
PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca Selengkapnya