Pemprov DKI Perpanjang Kontrak Bantargebang
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama pengelolaan sampah di Bantargebang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perpanjangan kontrak diiringi percepatan Pemprov membangun pengelolaan sampah mandiri.
"Dan ini merupakan perpanjangan 5 tahun ke depan, sambil kita di Jakarta menuntaskan agenda pengolahan sampah di DKI," ucap Anies di Balai Kota, Senin (25/10).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan berkomentar panjang saat disinggung mengenai permintaan penambahan kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai dana kompensasi sampah Jakarta.
-
Apa saja kebijakan Pemkab Sleman tentang sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Kapan jumlah sampah di Jakarta berkurang? Sampah Jakarta Berkurang 25% Selama musim mudik lebaran, 50% penghuni Jakarta pulang ke kampung halaman.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
Sementara itu Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengamini tidak ada kenaikan nilai kompensasi yang dimuat dalam addendum perjanjian pengelolaan sampah Jakarta-Bekasi.
Ia memahami, kondisi pandemi membuat sulit adanya penambahan nilai untuk kompensasi.
"Dalam kondisi yang serba sulit ini. Kita mampu menyelesaikan persoalan persoalan dalam kerja sama ini," ucap Rahmat.
Dalam kesempatan itu pula, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto menjelaskan, Rp379,5 miliar merupakan nilai pakem yang akan diberikan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi sebagai kompensasi sampah Jakarta.
Nilai tersebut, ucap Asep, diberikan Pemprov setiap tahun. Sementara pembagian besaran BLT kepada keluarga terdampak sampah, merupakan kewenangan Pemkot Bekasi.
"Jadi untuk kita menambah besaran tidak memungkinkan ditambah lagi kita sepakat tadi. Jadi kita tidak mengubah secara signifikan. Betul itu (kewenangan pembagian nilai BLT) Bekasi," ucap Asep.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaAda sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaHeru budi menjawab tudingan dirinya telah melanggar aturan usai setop pembangunan ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaPembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
Baca SelengkapnyaAda tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaNamun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca Selengkapnya