Pemprov DKI & Polda belum pastikan waktu eksekusi Kalijodo

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok ngotot menertibkan kawasan Kalijodo bulan ini. Ahok ingin kawasan yang dikenal dengan geliat prostitusi itu secepatnya dikembalikan sesuai fungsinya sebagai lahan hijau.

Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya rutin menggelar rapat koordinasi untuk penertiban Kalijodo. Seperti yang rencananya digelar siang ini di Mapolda Metro Jaya. Namun belum ditentukan waktu untuk eksekusi Kalijodo.

"Kita belum tentukan hari H (eksekusinya)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal, di Polda Metro Jaya, Rabu (17/2).

Dia menjelaskan, rapat koordinasi di Polda Metro Jaya akan digelar pukul 14.00 WIB. Tiga institusi dipastikan hadir yakni Pemprov DKI, Polda Metro dan Kodam Jaya.

"Kita akan gelar rapat terkait perencanaan eksekusi wilayah tersebut," singkatnya.

Sebelumnya, dalam relokasi kawasan Kalijodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan organisasi Islam. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada preman yang berhak menghentikan relokasi tersebut.

Luhut menegaskan, negara Indonesia diatur oleh konstitusi bukan preman. "Eh negara ini enggak ada yang diatur preman, berkali-kali saya bilang. Semua aturan peraturan itu yang ditegakkan. Ngerti? Enggak kurang dari itu enggak lebih dari itu," tegas Luhut.