Pemprov DKI Prediksi Sekda Pengganti Saefullah Sudah Ada Awal 2021

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan tiga nama sebagai kandidat Sekretaris Daerah (Sekda) pengganti Saefullah. Tiga nama sudah dikirimkan ke Kemendagri untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi dan dipilih salah satunya.

Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, memprediksi jika Presiden segera memutuskan pilihannya, maka di awal tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Sekda pengganti Saefullah.

"Sekarang tinggal tergantung di tim penilaian akhir. Kalau di ujung Desember sudah ada (calon nama), Januari atay Februari awal sudah keluar SK dan pelantikan, dan itu tepat," kata Chaidir saat dihubungi, Jumat (11/12).

Dia menjelaskan, posisi penjabat sementara Sekda paling lama hanya tiga bulan saja. Namun, bila hingga tiga bulan jabatan tersebut belum ada Sekda definitif, harus dilakukan perpanjangan.

"Kalau Januari belum diputuskan, jabatan Pj harus diperpanjang. Bilamana disetujui, Pj diperpanjang, namun bila kebijakan sana tidak menyetujui, ada pertimbangan lain, bisa menunjuk pejabat eselon 1 yang ada," ucapnya.

Sebelumnya, tiga nama yang terpilih dan memenuhi syarat untuk menduduki kursi Sekda DKI Jakarta yakni Penjabat Sekda DKI Sri Haryati, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, dan Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko.

Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik dan memimpin pengambilan sumpah Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Anies berharap, Penjabat Sekretaris Daerah dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya selama 3 bulan atau sampai dengan penetapan Pejabat Sekretaris Daerah terpilih. Saat ini proses seleksi terbuka untuk jabatan definitif Sekda sedang berlangsung.

Anies menyebut tugas pejabat Sekda bukan hal yang ringan, apalagi di masa krisis di tengah pandemi ini.

"Satu adalah krisis kesehatan karena Covid-19 dan Jabodetabek adalah salah satu episentrum terbesar. Yang kedua adalah kondisi perekonomian yang melemah. Yang ketiga, kondisi sosial yang sedang dinamis pada hari-hari ke depan. Ditambah lagi siklus pemerintahan pada bulan-bulan ini adalah siklus pembahasan perubahan APBD 2020 dan perencanaan APBD 2021," kata Anies.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com