Pemprov DKI Sampaikan Kajian Pelepasan Saham di PT Delta Djakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyampaikan kajian ke DPRD DKI terkait rencana pelepasan saham di perusahaan bir, PT Delta Djakarta.
"Dari Pemda DKI sudah memberikan kajiannya, seandainya dijual itu, uangnya untuk apa, itu juga sudah ada," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdul Aziz di Jakarta, Jumat (3/12).
Menurutnya, keputusan melepas saham di produsen minuman bir itu harus melalui rapat paripurna.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Bagaimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Begitu juga tingkat komisi, kata Ketua Komisi B DPRD DKI itu, juga tidak membahas mendetail namun hanya sebatas memberikan rekomendasi dan diserahkan kepada masing-masing fraksi.
Aziz menambahkan. pelepasan saham tersebut masih ada pro dan kontra di fraksi dan belum mendapat lampu hijau di pimpinan DPRD DKI.
"Kami menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan gambaran tentang penjualan saham PT Delta ini. Fraksi sudah memberikan pandangan bahwa ada fraksi yang setuju, ada yang menolak," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sedangkan Badan Pembina BUMD DKI sudah beberapa kali melayangkan surat permohonan untuk persetujuan pelepasan saham, namun tidak kunjung mendapat respon.untuk dibahas di tingkat paripurna.
Aziz menambahkan, pimpinan DPRD DKI beralasan selain belum ada kajian dari pihak pemprov soal pelepasan saham, alasannya lainnya yakni BUMD tersebut dinilai masih sehat dan berkinerja baik sehingga tidak mendapat persetujuan untuk menjual sahamnya.
Selama ini, Pemprov DKI masih memiliki saham di Delta Djakarta sebesar 26 persen, sisanya sebesar 53 persen dimiliki entitas dari Malaysia dan sisanya lagi dimiliki publik.
"Alasan beliau (Ketua DPRD DKI) bahwa itu BUMD sehat, besar. Jadi secara kinerja, BUMD ini salah satu BUMD yang kinerjanya baik, mengapa harus dijual," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca Selengkapnya"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca Selengkapnya