Pemprov DKI Sebut Normalisasi Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono membantah program normalisasi sungai dihapus dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengerjaan normalisasi dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan bersama Rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024 di mana Kementerian PUPR akan melaksanakan konstruksi pengendalian banjir di kali atau sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung dengan pengadaan tanah pada lokasi kali atau sungai yang akan dikerjakan," ujar Djoko, Rabu (10/2).

Djoko menuturkan, secara faktual, Pemprov tetap melakukan pengadaan tanah di sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh Pemerintah Pusat.

Terakhir, kata Djoko, pada tahun 2020, Pemprov telah melakukan proses pengadaan tanah di sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat senilai sekitar Rp 340 Milyar. Sedangkan, untuk Kali Angke, pengerjaannya dilakukan di tahun 2021.

"Pada tahun 2021 ini, anggarannya telah teralokasi senilai sekitar Rp 1,073 Triliun yang diperuntukkan bagi pengadaan tanah di sungai tersebut di atas dan beberapa lokasi waduk serta sungai dalam sistem pengendali banjir," terangnya.

Djoko juga menampik Pemprov DKI mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai dalam pengendalian banjir Jakarta.

Menurutnya, normalisasi dan naturalisasi tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya, konsep naturalisasi dan normalisasi dapat dilakukan secara sinergis untuk mencapai tujuan yang maksimal."

Sebelumnya Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang menghapus program normalisasi sungai dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Anggota DPRD fraksi PSI Justin Untayana menilai kebijakan tersebut justru merugikan warga Jakarta.

"Perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," kata Justin, Selasa (9/2).

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir melalui pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai, yaitu; upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta adalah dengan pembangunan waduk, normalisasi, dan naturalisasi sungai.

Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Sementara dalam draft perubahan RPJMD halaman IX-105, program normalisasi sungai dihapus.

"Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai," ujarnya.

"Masalahnya, sudah lebih dari 3 tahun Pak Anies menjabat sebagai Gubernur, tapi janji kampanye naturalisasi sungai seperti tidak ada realisasi sama sekali."