Follow
Pemprov DKI siapkan pembahasan APBD Perubahan 2016
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan persiapan untuk melakukan pembahasan APBD Perubahan 2016. Direncanakan pembahasan ini akan selesai pada Agustus 2016. Harapannya perubahan ini dapat direalisasikan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini usulan dari masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tengah dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Sehingga Mei 2015 pembahasan dalam dilakukan dan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
"Mungkin ini selesai diproses baru mulai perubahan. Bagusnya Agustus sih selesai. Biar ada spare waktu cukup," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (14/4).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Mengapa tol IKN di targetkan selesai pada Agustus 2024? 'Sepanjang 27 kilometer ujungnya itu dari kilometer 8 dari tol Balikpapan-Samarinda sampai ke Jembatan Pulau Balang, itu yang akan kita optimalkan, kita manfaatkan pada 17 Agustus satu arah dari Pulang Balang, tiga lajur,' kata Basuki, Selasa (7/5).
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
Perubahan anggaran kemungkinan tidak akan banyak terjadi, hanya sekitar 20 persen. Itupun tidak mungkin memasukkan anggaran untuk pembangunan fisik, mengingat waktu pengerjaannya tidak dapat tercapai.
"Di bawah 20 persen. Kan belum masuk masih ditampung. Oktober November Desember saya harap bukan yang fisik karena waktunya mepet. Kalau pengadaan juga susah, harus dilihat dulu isinya," tutupnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Mochammad Afifuddin memastikan, revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah segera diterbitkan.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca Selengkapnya
Heru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.
Baca Selengkapnya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca Selengkapnya
elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya