Pemprov DKI tangkap 2 calo antrean di RSUD Tarakan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyelidikan soal adanya dugaan kebobrokan sistem di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya dua orang calo antrean di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan, tertangkapnya dua orang calo ini berkat rekaman CCTV. Modusnya mereka mengambil antrean untuk dijual kepada pasien rawat jalan.

"Aku enggak tahu (modus) secara pasti, tapi mereka itu ngambilin antrean rawat jalan. Terus dijual. Waktu saya di sana itu sekitar Rp 50.000. Kalau satu hari ada 10 orang saja sudah Rp 500.000. Kalau kali 30 berapa?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9).

Saat ini pihaknya masih terus menelusuri kemungkinan adanya petugas rumah sakit yang bermain. Mengingat modus jual beli antrean ini sudah cukup lama dilakukan.

"Itu yang saya sudah ngomong sama pimpinannya apapun pasti ada orang di dalam. Karena di situ ada satpam, kan dia harusnya tahu kenapa tiap hari jadi berobat di sini," terangnya.

Koesmedi menambahkan, mengenai adanya kecurangan dalam penempatan kamar pasien telah ada perbaikan sistem. Sehingga kini masyarakat dapat melakukan pengecekan ketersediaan kamar melalui Jakarta Smart City.

"Sekarang sudah ada sistem, kalau dulu cuma ada di rumah sakit artinya tv di depan rumah sakit itu orang bisa lihat ada tempat tidur atau tidak. Tapi sering tv itu dimatikan. Sekarang kita sudah tempel di smart city, jadi orang bisa lihat di situ," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan adanya kebobrokan sistem di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Hal itu dia temukan ketika mendapat laporan langsung dari seorang teman yang sulit untuk mendapatkan kamar di rumah sakit tersebut.

Setelah melihat langsung, pihaknya mendapatkan kamar kelas 3 yang diperuntukan untuk kalangan pemegang kartu BPJS Kesehatan masih banyak yang kosong.

"Ya saya ke atas lah (lantai 2) tempat kamar kosong pas saya lihat kok dapat kejutan dan ternyata masih banyak yang kosong," kata Prasetio di Kantor DPRD DKI, Jakarta, Jumat (26/8).

Prasetio menceritakan ketika mendatangi rumah sakit tersebut dan menanyakan apakah ada kamar rawat inap kepada pihak administrasi rumah sakit. Tetapi pihak administrasi rumah sakit tidak langsung memberikan kamar kosong.

"Saya langsung ke sana, orang administrasinya enggak kenal saya jadi mereka nanyain ke sana apa pegang BPJS atau umum, kalau umum ke sebelah kanan langsung diurus," cerita Prasetio.

Sementara itu, kata Prasetio yang memiliki BPJS diminta antre di tempat berbeda. "Nah jadikan terpaksa pasien yang megang BPJS terpaksa banyak kamar VIP," ungkap Prasetio.

Tidak hanya itu, Prasetio juga menemukan calo kamar rawat inap yang bisa menyediakan kamar seharga BPJS kepada non-pemegang BPJS. Calo tersebut biasanya memasang tarif Rp 200-300 ribu per satu kamar.

Prasetio pun sudah melaporkan beberapa kamar rumah sakit fiktif dan pasien fiktif di RSUD di rapat pra pembahasan RAPBD Perubahan 2016.