Pemprov DKI telah beri surat teguran ke RS Mitra Keluarga
Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto telah menjatuhkan hukuman kepada RS Mitra Keluarga Kalideres berupa teguran tertulis. Teguran tersebut diberikan karena telah menolak bayi berusia empat bulan Tiara Debora, yang akhirnya meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan.
"Teguran untuk tidak lakukan hal itu lagi. Teguran tertulis, tertulis langsung," katanya di kantornya, Kamis (15/9).
Koesmedi telah menyerahkan surat teguran kepada RS Mitra Keluarga yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan, dia telah membentuk tim investigasi untuk lakukan audit medis.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian Kesehatan dibentuk? Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang dikeluarkan pada 3 November 2009, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Siapa yang melaporkan klinik terkait dugaan malapraktik? Keluarga Nanie Darham melaporkan klinik terkait dugaan malapraktik setelah melihat kejanggalan dalam kematiannya.
"Hari ini nanti tim akan cari data-data medikal record dan lain-lain yang ada di rumah sakit dan akan diolah oleh tim," ujarnya.
Dia mengungkapkan, hasil investigasi masih belum diterimanya. Sebab mereka baru akan mulai membuka rekam medik Debora hari ini. Sehingga, Koesmedi tak bisa menentukan kapan hasilnya keluar.
"Belum (keluar) Kan baru dilakukan hari ini. Lamanya ya tergantung kelengkapan data. Kalo datanya sudah lengkap bisa lebih cepat auditnya keluar," jelasnya.
Koesmedi mengungkapkan, ada tiga sanksi yang mengancam rumah sakit jika menolak pasien pengguna BPJS, yakni berupa teguran tertulis, denda dan barulah pencabutan izin rumah sakit.
Menurut Koesmedi, pihak RS Mitra Keluarga telah berjanji tidak akan menelantarkan pasien lagi, baik pasien BPJS atau tidak. Jika tidak dijalankan sanksi berat sudah ada depan mata.
"Waktu awal ada kasus ini agar mereka berikan pelayanan dengan baik dan kalau sampe tarik uang muka lagi mereka bersedia dicabut izin," tutupnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus perundungan terhadap Dokter Aulia Risma Lestari.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca SelengkapnyaMengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Kemenkes, M. Syahril mengatakan, pihaknya menerima 211 pengaduan perundungan di laman perundungan.kemkes.go.id.
Baca Selengkapnya"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca SelengkapnyaSurat itu sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada RS Pendidikan.
Baca SelengkapnyaKemenkes tidak pernah menerbitkan surat undangan Sosialisasi SE Rekrutmen Bantuan Biaya Fellowship Dokter Spesialis
Baca SelengkapnyaBudi berharap, sanksi ini bisa memutus perundungan yang sudah terjadi puluhan tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca SelengkapnyaDokter junior korban bullying kini bisa lapor senior ke Kemenkes lewat WhatsApp atau website.
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS
Baca Selengkapnya