Follow
Pemprov DKI Tetap Bangun Sumur Resapan Meski Anggaran 2022 Dicoret DPRD
Merdeka.com - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi menyatakan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan sumur resapan pada tahun 2022 meski tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kata dia, dalam pembangunan tersebut rencananya dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah yang memerlukan sumur resapan.
"Nanti kita lihat kasus per kasus, karena memang ada genangan-genangan yang mungkin masih sering terjadi, intensitasnya masih kerap walaupun sudah ditanam, nanti ditambahkan," kata Dudi saat dikonfirmasi, Jumat (3/12).
-
Di mana sumur resapan dibuat? 'Di sini walaupun sudah musim kemarau seperti ini, tapi mata air di sekitar kita masih mengalir meskipun tidak seperti saat musim hujan. Jadi sebenarnya sumur resapan sangat penting untuk kelangsungan mata air yang ada di daerah kita,' kata Joko Waluyo, penggerak sumur resapan Desa Patemon.
-
Kenapa sumur ini tidak pernah kering? Banyak yang meyakini, jika sumur mengandung keajaiban dan keberkahan.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara mencapai keberlanjutan di Sumut? Untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, kita dapat memulainya dengan memilih gaya hidup yang sustainable setiap hari.
Dudi menyatakan nantinya pembangunan sumur resapan pun tak dapat dilakukan secara masif seperti saat ini. Lanjut dia, sumur resapan yang akan dibangun jauh dari jumlah yang ditentukan jika menggunakan anggaran APBD DKI.
"Ya kalau ini janji tahun 2021 tanpa pihak ketiga, itu paling banyak 2 ribuan, paling banyak. Tapi upaya itu tetap ada," ucapnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Nova Paloh mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar pada KUA-PPAS 2022.
Namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/11/2021) lalu.
"Di-nol-kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Nova menjelaskan, anggaran sumur resapan telah dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp 120 miliar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI sebelum dibawa ke Rapat Banggar.
Reporter: Ika Defianti/Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tangki-tangki air bersih
Baca Selengkapnya
Proyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca Selengkapnya
Heru mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Menurut RK, warga masih khawatir dengan banjir yang kerap terjadi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Waduk Melati menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir di Jakarta.
Baca Selengkapnya