Penanganan Banjir Jakarta Bukan Soal Normalisasi atau Naturalisasi Sungai

Merdeka.com - Permasalahan banjir di Jakarta bukan sekadar naturalisasi ataupun naturalisasi. Banyak faktor-faktor pendukung tambahan yang menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, tekanan populasi dan urbanisasi membuat sungai-sungai menyempit dan hunian memenuhi bantaran. Akibatnya banyak daerah tangkapan air beralih fungsi menjadi daerah perumahan atau properti lainnya.

Aspek kelembagaan birokrasi dan leadership eksekutif turut menyumbang pada kompleksitas persoalan. Dia mengungkapkan, Jakarta sebagai ibu kota negara terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dengan DKI, ditambah pula fenomena urban sprawl atau melebarnya kawasan megapolitan Jabodetabek.

"Perdebatan antara normalisasi ataukah naturalisasi mencerminkan ketegangan birokratik sekaligus nuansa politik. Sejatinya tidak penting betul metode mana yang akan dipilih, yang penting dikerjakan sehingga terwujud hasilnya, tidak berhenti sebatas wacana atau kata-kata belaka," katanya kepada merdeka.com, Rabu (15/1).

Endang menerangkan, masterplan penanganan banjir berupa banjir kanal sudah dibuat sejak awal Orde Baru, tetapi baru tuntas pada masa Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, baik pusat maupun DKI serta kota-kota penyangga.

"Barangkali ini yang dimaksudkan oleh Jokowi ketika mengatakan bahwa banjir akan lebih mudah diatasi setelah menjadi presiden. Harus ada kerja bersama, tak hanya kata-kata," ujarnya.

Celakanya, dia menambahkan, yang terjadi masing-masing seperti jalan sendiri-sendiri. Simpang siur informasi soal penyebab banjir menjadi buktinya. Endang mencontohkan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengklaim semua pompa berfungsi dengan baik, tetapi dari hasil survei yang dilakukan tim Kementerian PUPR mengatakan sebaliknya.

"Ironisnya, pernyataan Anies bahkan dibantah oleh bawahannya sendiri Wali Lota Jakarta Barat, Rustam Effendi. Diakui bahwa pompa air mengalami kerusakan, selain persoalan drainase dan jebolnya tanggul. Anies sendiri menyebut tidak ada tanggul yang jebol, hanya retak-retak saja," terangnya.

Endang menilai, rencana DPRD DKI untuk membentuk Pansus Banjir harus didukung sebagai upaya untuk memperjelas informasi untuk penanganan banjir. Pansus diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan tidak melebar kepada persoalan politik yang menimbulkan keriuhan di tengah masyarakat.

"Yang tidak kalah penting adalah menguatkan solidaritas antar-warga dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mengingat berbagai prediksi cuaca ekstrem masih akan terus berlanjut beberapa waktu ke depan. Begitu pula dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan demi mencegah perubahan iklim," tutupnya. (mdk/fik)