Penerapan ERP, Ahok sebut masih ada perdebatan soal alat perekam

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut masih ada perdebatan terkait kamera perekam yang akan dipakai untuk penerapan sistem electronic road pricing (ERP). Sebagian setuju menggunakan barang seperti yang dipakai di Singapura karena telah teruji puluhan tahun.

"Namun banyak teknologi baru muncul, kamu tunggu dulu atau jalanin ERP? Jalanin ERP, kita mau subsidi silang untuk bus, bus kita hampir semua gratis, ini akhir tahun mau masuk 152 bus lower deck, bus tingkat 40 enggak bayar itu," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Senin (8/8).

Setelah nantinya sistem tersebut benar diterapkan, dia menyebut alat perekam akan merekam semua pelat kendaraan yang melintas. Alat itu juga dapat mengetahui pelat asli atau palsu.

"Dia tahu nih ada pelat palsu. Enggak pernah keluar pelat ini, atau dipilih secara acak, lihat oh plat ini harusnya bukan toyota, ini tahun sekian akan tahu," kata dia.

"Begitu dengan STNK mobil, mereka harus balik nama, kalau gitu mobil anda tidak sesuai dengan tempat alamat tinggal. Harus balik nama. Kalau kamu enggak balik nama kita akan tahan anda," sambungnya.

Namun untuk pemasangan on board unit (OBU) yang ada kendaraan, menurutnya, tak perlu dibuatkan peraturan gubernur.

"Enggak perlu aturan Pergub, yang penting diatur itu kalau kamu lewat enggak bayar, OBU kamu enggak bisa ditangkap, kita kejar kamu di STNK, kamu enggak bisa bohong kok. Ditangkap kan kalau kita kejar kamu. Kamu enggak bisa bohong, ujar Ahok.

Andai ada yang coba mengelabui dengan kaca gelap, dia memaksa agar kaca film dibuatkan lubang sehingga mesin perekam bisa merekam mesin OBU di mobil tersebut.

"Sama kayak kamu bawa mobil malam kan gelap, kamu lihat spion enggak bisa, ya kamu bolongin. Ya sama, sekarang kamu mau pasang OBU di mobil kalau enggak tembus, boleh enggak anda potong? Boleh toh," terang Ahok.