Pengakuan sopir truk sampah DKI, potong jalur demi hemat bensin

Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi belakangan memanas. Pemicunya, Jakarta dituding melakukan pelanggaran soal sampah karenanya DPRD Kota Bekasi ingin memanggil Ahok ke Bekasi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata memaparkan pelanggaran yang dilanggar Pemerintah Jakarta, antara lain operasional truk sampah di luar jam dan rute yang ditentukan, belum adanya sumur pantau kualitas air di sekitar TPST Bantargebang, dan jumlah tonase sampah yang lebih banyak dibanding dalam MoU.

Sopir tembak truk sampah DKI Jakarta mengaku terpaksa memotong jalan untuk sampai di lokasi pembuangan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat demi menghemat uang bahan bakar.

"Saya biasa dikasih uang oleh perusahaan untuk membeli 35 liter solar. Kalau lewat jalur normal, jumlah bahan bakar itu sangat pas-pasan," kata sopir tembak truk sampah DKI, Sahrono (59), di Bekasi, dilansir Antara, Jumat (23/10).

Adapun jalur normal yang dimaksud, yakni Jalan Transyogi Cibubur-Jalan Raya Cileungsi-Jalan Raya Siliwangi-Bantargebang. Namun untuk menghemat biaya solar, kata dia, sejumlah sopir truk sampah DKI memilih memotong jalan lewat rute alternatif Komsen Tol Lingkar Luar Jakarta, Jalan Raya Jatiasih, belok di simpang Pasarebo mengarah ke Jalan Cipendawa dan keluar di Jalan Raya Siliwangi arah Bantargebang.

"Kalau lewat jalan pintas, kita bisa hemat 7 sampai 8 liter solar per hari," katanya.

Sahrono mengaku diberi honor Rp 2,7 juta per bulan oleh pihak swasta penyedia truk yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

"Bahkan kalau saya paksakan lewat jalur normal, bisa-bisa gaji saya bisa kepakai untuk tambah solar," katanya.

"Makanya kami cari cara dengan menghemat solar, minimal gaji bulanan kami tidak kurang," katanya.

Sahrono merinci besaran pengeluaran operasional distribusi truk sampah setiap harinya rata-rata berkisar Rp 50 ribu yang tidak ditanggung perusahaan.

Biaya tersebut di antaranya timbang sampah di TPST Bantargebang Rp 5 ribu, biaya tol Rp 21 ribu, surat jalan Rp 2 ribu, ongkos tukang pengeruk bak sampah Rp 5 ribu, ongkos buang sampah Rp 10 ribu, buka terpal bak sampah Rp 10 ribu.

"Saya berstatus sopir tembak udah dua tahun," katanya.

Dia juga mengaku tidak dilengkapi dengan STNK asli serta SIM B oleh perusahaan saat berkendara membuang sampah ke Bantargebang.

"Kami tidak dikasih STNK asli sama kantor, cuma fotokopi. Apa kata kantor, ikut saja," katanya.