Pengamat: Anies-Sandi harus konsisten terapkan pola transportasi makro

Merdeka.com - Masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno memasuki 100 hari, Selasa (24/1). Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo 16 Oktober 2017 lalu di Istana Negara.

Dalam 100 hari keduanya memimpin ibu kota, banyak yang pro namun tidak sedikit yang kontra program Anies-Sandi.

Di bidang transportasi misalnya. Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan dalam 100 hari kerja yang terjadi di sektor ini baru kontroversinya, seperti penutupan Jalan Baru Tanah Abang, larangan sepeda motor di Thamrin yang dicabut serta legalisasi becak.

"Tapi ada yang perlu diapresiasi yakni soal OK-Otrip, meskipun ini baru diuji coba. Tapi sudah dicoba dilaksanakan," ujar Darmaningtyas saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (24/1).

Yang terpenting, lanjutnya, baik Anies maupun Sandi harus konsisten dalam melaksanakan pola transportasi makro.

"Yang penting ke depan gubernur konsisten melaksanakan pola transportasi makro yang sudah disusun Gubernur Sutiyoso Kalau ada yang kurang pas tinggal direvisi beberapa hal," sarannya.

Meski demikian, Darmaningtyas tetap mengkritisi konsep penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang ala Anies-Sandi. Ia menilai dibutuhkan penataan Tanah Abang secara menyeluruh yakni yang sama-sama memberi manfaat baik PKL, pengendara dan pejalan kaki.

"Yang diperlukan Tanah Abang penataan secara menyeluruh supaya PKL tetap bisa mendapat tempat berjualan tetapi fungsi jalan sebagai ruang lalin juga tidak terganggu," tuturnya.

Ia mengaku berkali-kali mengusulkan optimalisasi Terminal Pulo Gebang. Sebab, secara fungsi terminal tersebut tidak berjalan optimal.

"Yang saya berkali-kali usulkan di Terminal Pulo Gebang lahannya luas bangunannya cukup, sebagai fungsi terminal enggal optimal, kalau saya, Tanah Abang mending dipindahkan ke sana. Terutama toko-tokonya. Nanti dengan sendirinya akan mengurangi kepadatan di Tanah Abang," usulnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI membeli lahan yang ada di samping Stasiun Tanah Abang.

"Kalau mau lebih dahsyat lagi, DKI kan punya banyak uang. Tanah di samping stasiun dibeli saja. Sekarang kan untuk hotel dan kios-kios. Mending itu dibeli terus dibangun yang mengakomodasi pedagang, PKL dan parkir," tuturnya.

Untuk kebijakan pencabutan larang sepeda motor di kawasan Thamrin. Darmaningtyas mengatakan soal itu memang berdasar putusan MA. "Tapi sebelumnya Pak Anies minta trotoar dibuat sharing (berbagi) pejalan kaki dan motor. Nah itu enggak tahu deh kalau sharingnya oke. Kalau sepeda motor berbahaya untuk pejalan kaku," ucapnya.

"Yang harusnya didorong melakukan proses ERP. Kini, ERP sudah tahap lelang. Itu diteruskan saja, kalau disetop nanti sosialisasi dari awal lagi," tuturnya.

Selain itu, untuk menerapkan konsep transportasi di ibu kota, Darmaningtyas menyarankan Anies-Sandi duduk bersama dengan Kepolisian.

"Ya memang dalam menertibkan lalu lintas tidak bisa lepas dari polisi. Yang bisa ngantur kondisi lalin ya polisi. Lebih baik duduk bersama pecahkan secara musyawarah," tandasnya.