Pengamat: Jokowi harus waspadai keberadaan Ahok Center

Merdeka.com - Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah berpendapat, CSR-CSR yang dikelola oleh Ahok Center menyalahi aturan. Menurutnya, dana CSR harusnya terlebih dahulu harus masuk dalam APBD DKI Jakarta.

"Itu menyalahi aturan. Ini sesuai dengan aturan CSR dalam Nomor 40 tahun 2007, yang mana pemerintah tidak boleh intervensi, ini juga dalam aturan PP Nomor 47 tahun 2012," ujar Amir di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/8).

Amir merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK untuk mengaudit serta memeriksa CSR-CSR yang diberikan oleh perusahaan. Dalam Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang penggunaan bantuan program CSR yang ditujukan ke Kepala SKPD, tidak boleh langsung digunakan. Tetapi lebih dahulu harus dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah.

"Apalagi Ahok Center ini berisi orang-orang Ahok. Saya menduga Ahok menyusun agenda tersendiri, agenda politik. Itu di dalam Ahok Center ada staf ahli Ahok, kaki tangan anak buah Ahok yang dimajukan dalam caleg periode ini, 2014," jelas Amir.

"Hampir semua Ahok Center orangnya Ahok. Ahok lagi menyusun agenda terselubung. Kekuatan kepentingan politik. Itu harus diwaspadai Jokowi. Ahok bisa menjadi penyebab kejatuhan Jokowi," sambungnya.

Dari sejumlah SKPD yang ada, baru 4 SKPD melaporkan penggunaan dana CSR. Amir mendukung langkah Komisi C yang memanggil kepala BPKD untuk menjelaskan dana CSR dan termasuk juga Ahok Center pada Jumat pekan ini.

"Dinas Pertamanan baru kebuka ada 19 perusahaan yang menyumbang CSR, belum dinas SKPD lainnya. Ini harus diaudit dan ditelusuri," tandasnya.

Ahok dalam berbagai kesempatan membantah tudingan jika Ahok Center mengelola dana CSR. Ia menegaskan, jika Ahok Center hanya berinisiatif mengawasi penyaluran CSR.

"Kita enggak pernah ambil dana. Ahok Center enggak ada rekening bank dan tidak pernah terima duit. Semua bantuan kan bentuknya sumbangan teman-teman BUMD dan bentuk barang. Mereka cuma bantu ngawasin barangnya dicuri atau dijual enggak? Itu cuma relawan mau bantu mengawasi mana yang jual," kata Ahok saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8) lalu.

Ahok menampik jika Ahok Center melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI soal penyaluran bantuan dari CSR. "Mereka sebetulnya bukan mitra. Mereka turun ke lapangan untuk bantu laporin, SMS ke saya. Jadi Ahok Center itu enggak ada organisasinya. Itu relawan-relawan yang buka pos di Juanda. Gak digaji pemprov," jelasnya. (mdk/has)