Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat LIPI nilai kampanye putaran kedua Pilkada DKI tak beralasan

Pengamat LIPI nilai kampanye putaran kedua Pilkada DKI tak beralasan Debat Pilgub DKI 2017. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyelenggarakan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak sesuai dengan rencana awal. Karena sebelum penyelenggaraan pesta demokrasi itu, tak ada wacana menggelar kampanye selama satu setengah bulan pada putaran kedua.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti‎ mengaku bingung dengan rencana KPU DKI itu. Karena tak ada aturan dalam Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan deskresi kepada penyelenggara pemilu.

"Lihat aja aturan dalam aturan Undang-Undang sendiri apakah KPUD punya hak diskresi? Apa gunanya juga kampanye putaran kedua," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (3/3).

Dia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2012, tak perlu lagi ada kampanye pada putaran kedua. Mengingat upaya ini akan lebih dapat menghemat anggaran KPU DKI Jakarta.

"Karena tidak ada kampanye putaran kedua, dari segi anggaran ngapain ngeluarin dana lagi. Tinggal langsung aja. Selama ini dilakukan debat publik langsung‎," tutupnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Siap Jika Pilkada Jakarta Berlangsung Dua Putaran

KPU tengah merancang keputusan untuk mempersiapkan peluang putaran kedua Pilgub Jakarta 2024

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran

Penerapan Pilkada Jakarta dua putaran masih sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran
Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Karena Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PDIP Tolak Kotak Kosong di Pilkada Jakarta 2024: Kami Siapkan Kader, Masih Komunikasi dengan PKB
PDIP Tolak Kotak Kosong di Pilkada Jakarta 2024: Kami Siapkan Kader, Masih Komunikasi dengan PKB

Djarot menegaskan, PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta terjadi hanya melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Sapu Bersih 12 Pilkada di Jateng, Lawannya Kotak Kosong
PDIP Yakin Sapu Bersih 12 Pilkada di Jateng, Lawannya Kotak Kosong

Di antaranya, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Kota Semarang

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024
KPU Tak Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024

Saat ini merespons ada 35 wilayah yang akan menggelar Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya