Pengamat Nilai Posisi Wagub Lebih dari Satu Berpotensi Timbulkan Masalah Baru di DKI

Merdeka.com - Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno belum juga rampung. Belakangan muncul wacana menempatkan dua orang untuk posisi tersebut. Padahal sejak era Gubernur Fauzi Bowo, hanya ada satu pasangan alias satu wakil gubernur.

Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tata tertib. Sebagai tolak ukur, pemerintahan awal Sutiyoso yang memilih didampingi empat wakil gubernur.

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, menjelaskan, di era kepemimpinan Sutiyoso, posisi wagub diisi empat orang dengan bidang berbeda-beda seperti ekonomi, sosial dan budaya.

"Zaman Sutiyoso itu memang ada (empat wagub) tapi kan dulu tidak dipilih secara langsung," kata Yayat saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).

Sementara saat ini, katanya, kepala daerah dipilih berpasangan oleh rakyat. Sehingga menurutnya, tidak ada urgensinya bila wakil gubernur lebih dari satu.

"Sekarang urgensinya apa, untuk menambah-nambah masalah lagi? Yah selesaikan aja masalah yang ada dulu. Soalnya sekarang kan wagub dan gubernur dipilih langsung sama rakyat," kata dia.

Yayat menyarankan ada baiknya fokus memilih wagub pengganti Sandiaga yang sudah setahun kosong. Dengan begitu, janji-janji politik yang disampaikan Anies dan Sandi semasa kampanye bisa dijalankan dengan baik."Kalau menurut saya selesaikan saja dulu apa yang sudah menjadi ketentuan.

Jadi kalau misalnya prosesnya sudah dilakukan, mengapa tidak diselesaikan masalah yang ada dulu. Selesaikan janji politik, selesaikan pembangunan," jelas Yayat.

Sebelumnya, Kemendagri juga menolak usulan itu. Tidak boleh ada keistimewaan kursi wakil gubernur untuk Jakarta.

"Jumlah wagub untuk seluruh Indonesia sama (1 orang). Sebagaimana pengaturan kontestasi pilkada yang mensyaratkan berpasangan," jelas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik kepada merdeka.com, Rabu (11/9).

Akmal mengatakan, jumlah kursi wakil gubernur antara DKI atau 33 provinsi lain harus sama. Karena, aturan yang mengatur tentang hal tersebut juga sama.

"Jadi tidak ada perbedaan untuk DKI atau bukan DKI, perlakuan regulasinya sama," tambah dia.

Reporter Magang: Chicilia Inge