Pengamat Trisakti: Reklamasi rugikan nelayan & untungkan kapitalis
Merdeka.com - Reklamasi di pantai utara Jakarta yang direncanakan pemerintah Ibu Kota, akan berdampak negatif pada nelayan. Hal itu disampaikan pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga.
"Reklamasi akan merusak ekosistem laut dan itu menekan kesejahteraan nelayan," ujar Joga seperti dikutip dari Antara, Senin (16/11).
Mangrove sendiri adalah tanaman pesisir yang hidupnya bergantung pada pasang surut air laut. Dengan adanya reklamasi, paparan air laut ke mangrove akan berkurang. Mangrove, yang juga lazim disebut hutan bakau, adalah tumbuhan yang berfungsi menjadi pencegah terjadinya sedimentasi pada ekosistem laut lain yaitu lamun dan terumbu karang, serta tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Jika ini terganggu, akan menimbulkan kerugian besar bagi nelayan.
-
Di mana kawasan potensial untuk investasi di Jakarta? Dia bilang, jika IKN benar-benar menjadi ibu kota, maka kawasan sekitar Monas, Masjid Istiqlal dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) direncanakan menjadi area potensial untuk investasi dan perubahan peruntukan menjadi wilayah komersial.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Siapa yang akan mengelola kekayaan Indonesia? 'Saya Prabowo-Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia dan tidak hanya menjaga kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,' ujar dia.
-
Bagaimana Jakarta menarik investor? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
Karena itulah Joga berpandangan, pemerintah DKI tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil terkait rencana reklamasi pantai utara Jakarta. Sebab, wilayah reklamasi nantinya akan dijadikan apartemen, superblok, yang disebut Joga hanya akan menguntungkan pihak kapitalis (pemodal).
"Dari rencana reklamasi yang akan dibiayai swasta saja sudah terlihat keberpihakan pemerintah ke arah mana. Tidak ada usaha, misalnya saja untuk melestarikan mangrove yang sudah ada," tutur dia.
Sebelumnya, terkait wilayah reklamasi, Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa di dalam peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya disebutkan pengembang wajib memberikan lahan kepada Pemprov DKI seluas lima persen dari hasil reklamasi. Namun, sertifikat kepemilikan tetap atas nama Pemprov DKI Jakarta.
"Kewajiban itu di luar dari fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) sebesar 40 persen dari luas lahan reklamasi. Sehingga, kami akan mewajibkan kebijakan tersebut kepada seluruh pengembang," ujar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama .
Dia menuturkan dengan adanya sistem tersebut, nantinya para pengembang akan diwajibkan untuk membangun rumah susun (rusun) terpadu bagi para pekerja yang berada di pulau reklamasi, mengingat setiap pulau akan dibangun dengan konsep yang megah. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaHasil tangkapan nelayan Dadap mengalami penurunan drastis akibat gencarnya pembangunan di pesisir utara Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasuknya modal asing dan kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaMenjadi nelayan merupakan sebuah profesi yang memiliki resiko., tidak jarang harus berjumpa dengan badai di tengah laut.
Baca SelengkapnyaSempat terjadi konflik dalam pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaBatam sudah dijadikan daerah industri di era Presiden Kedua Indonesia, Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.
Baca SelengkapnyaRumah di kampung miliader yang ada di Jawa Tengah ini tampak mewah.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya