Penggusuran Kalijodo, Ahok klaim tak ada barter uang dengan Podomoro
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah adanya informasi yang menyebutkan dana penertiban Kalijodo, Jakarta Utara, berasal dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk). Bahkan dia memastikan tidak ada pertukaran apapun dalam proses penertiban bangunan tersebut.
"Mana ada barter Kalijodo sih. Makanya itu aku berita juga bingung," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5)
Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur, ini memastikan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dirinya, tidak ada pertanyaan terkait permintaan uang dari Pemprov DKI Jakarta ke salah satu pengembang reklamasi pulau di Teluk Jakarta.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Dimana KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? 'Salat dulu, salat (Jumat),' tutur Muhdlor di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
"Kemarin di KPK nggak ada (pertanyaan itu). Nggak ada singgung Kalijodo," jelas mantan politisi Gerindra ini.
Sebelumnya, beredar kabar saat diperiksa KPK Ahok sempat dicecer pertanyaan soal dugaan permintaan Pemerintah Provinsi DKI kepada PT. Agung Podomoro Land syarat 15 persen bagi pengembang untuk reklamasi teluk Jakarta dikurangi. Disebut-sebut ada guyuran fulus dari pihak Podomoro saat penggusuran kawasan Kalijodo agar proyek reklamasi teluk Jakarta berjalan mulus.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, tindak lanjut laporan tersebut tidak ada unsur politik.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Alex pada saya tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.23 Wib.
Baca Selengkapnya