Follow
Penghuni pemukiman di kolong Tol Pluit bukan warga ber-KTP DKI
Merdeka.com - 387 Bangunan semi permanen di bawah kolong Tol Pluit, Jalan Kepanduan I Jakarta Utara yang dihuni sekitar 210 kepala keluarga sudah mulai ditertibkan sejak pukul 10.45 WIB. Menurut Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi warga yang bermukim di bawah kolong Tol Pluit tersebut mayoritas sudah meninggalkan tempat tinggalnya.
"Jumlahnya banyak diperkirakan kalau dari kemarin sudah pada keluar," ujar Rustam Effendi di lokasi penertiban Jalan Kepanduan I, Rabu (2/3).
Rustam menjelaskan warga yang tinggal di kawasan tersebut bukan warga asli dan didominasi oleh para penyewa. "Ini bukan wilayah yang jelas tidak ada RT, RW nya," tambah Rustam.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Kapan permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari keterangan warga setempat, sekitar seratusan rumah di sana sudah ditinggalkan warga sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso puluhan tahun lalu.
-
Siapa yang menghuni pemukiman? Analisis genetik pada tulang manusia yang digali menunjukkan hubungan erat antara penduduk pemukiman ini dengan kelompok lain di China selatan dan Asia Tenggara.
-
Apa yang menyebabkan kampung di Jakarta Barat ini tenggelam? Ditambahkan Ji’I, jika salah satu pemicu daerah tersebut tergenang adalah masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Diceritakan jika tahun 1988 sebuah kompleks pergudangan dibangun hingga mengorban resapan air. Akibatnya air saat hujan jatuh dan menggenangi kampung tersebut sehingga terkumpul.
Terkait pemberian rumah susun, pihaknya sudah menyediakan untuk warga yang memenuhi persyaratan termasuk di dalamnya memiliki KTP DKI Jakarta.
"Rumah susun sudah siap, persoalannya banyak yang tidak punya KTP, gubuk-gubuk liar, kalaupun punya KTP dia bukan tinggal di sini. Artinya dia punya rumah tinggal di tempat lain. Ada 380-an," imbuhnya.
Wilayah yang mempunyai panjang sama dengan kawasan Kalijodo tersebut ternyata mayoritas tidak mempunyai kartu identitas.
"Iya bukan warga DKI, mayoritas kontrak. Nah yg punya kontrakan di sini mayoritas tidak tinggal di sini. Yang di sini tidak punya kartu identitas apa-apa," tambahnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca Selengkapnya
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
penonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
Potret kehidupan masyarakat di ibu kotayang tinggal di bawah jalan tol.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca Selengkapnya
dugaan pelanggaran ditemukan relawan KIPP tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya