Follow
Penjelasan Anies Soal Wacana Sulap Gedung Pemerintah Pusat Jadi RTH
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki wacana untuk mengubah alih fungsi gedung milik pemerintah pusat menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Wacana tersebut menindaklanjuti rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan Utara.
Anies mengungkapkan, wewenang alih fungsi gedung tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sebab aset tersebut bukanlah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Untuk bisa punya taman kota, di lokasi-lokasi pusat kota sekarang amat mahal. Bila sebagian dari kantor-kantor bisa digunakan untuk taman kota, itu lebih ideal. Nah tapi itu adalah bukan aset kami, itu adalah aset pemerintah pusat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/8).
-
Mengapa rumah itu dijadikan pusat pemerintahan? Seperti diketahui, pada masa Agresi Militer Belanda I, pemerintah Kabupaten Kendal sempat berpindah ke daerah Sukorejo setelah daerah Weleri dibombardir tentara Belanda. Namun pada akhirnya wilayah Sukorejo juga bisa diserang Belanda lewat udara. Sebelum serangan itu, pemerintahan sempat dipindah ke daerah Purwosari, tepatnya di rumah milik Raden Mas Ari Sumarmo.
-
Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Bagansiapiapi? Setelah banyak orang Tionghoa yang bermukim di wilayah ini, kemudian pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Bagansiapiapi.
-
Kenapa bangunan terbengkalai diubah fungsinya? Danish Kurani, seorang desainer dan pendiri firma desain 'Kurani', menyatakan bahwa adaptive reuse tidak hanya memberikan kehidupan baru pada bangunan lama, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan limbah konstruksi, memanfaatkan infrastruktur yang telah ada, serta melestarikan warisan sejarah setempat.
-
Kenapa Gedung Pakuan dipindahkan ke Bandung? Diketahui alasan utama pemindahan rumah dinas ke Kota Bandung karena saat itu wilayah Cianjur dilanda bencana berupa letusan Gunung Gede Pangrango.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Dimana bangunan terbengkalai diubah? Berikut ini adalah potret bangunan terbengkalai yang telah diubah fungsi menjadi lebih menarik, seperti yang dilansir oleh Liputan6.com dari Bored Panda pada Minggu (15/12/2024).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, perpindahan ibu kota saat ini juga masih dalam tahap yang sangat awal. Spekulasi mengenai penggunaan lahan dan sebagainya dinilai dia terlalu dini untuk dibicarakan.
Dia meminta masyarakat bersabar menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah pusat terkait perpindahan ibu kota.
"Pada saat ini masih terlalu awal ya untuk berspekulasi seperti itu. Karena tahapan untuk pindahnya saja belum kita lihat, jadi nanti kita lihat lebih jauh lagi," tutup Anies.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil-Suswono menghadiri acara deklarasi dukungan dari Relawan Berkah di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
Baca Selengkapnya
Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya
Pramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.
Baca Selengkapnya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca Selengkapnya