Follow
Penjelasan DPRD DKI Soal Perubahan Anggaran Formula E Jadi Rp 360 Miliar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui kenaikan anggaran untuk menyelenggarakan ajang balap Formula E menjadi sebesar Rp 360 miliar. Anggaran yang semula dianggarkan Rp 346 miliar naik, lantaran perubahan nilai kurs mata uang rupiah dengan pooundsterling.
Anggaran itu telah disetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, perubahan anggaran itu terjadi karena perubahan kurs Rupiah dengan Pooundsterling.
-
Apa Redenominasi Rupiah itu? Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan.
-
Mengapa Redenominasi Rupiah diusulkan? Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa itu Redenominasi Rupiah? Redenominasi adalah proses penyederhanaan mata uang. Redenominasi menghapuskan angka nol (0) dari nominal mata uang yang ada.
-
Siapa yang mengelola Redenominasi Rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
"Ini baru DP saja. Angka poundsterling itu hari kemarin diajukan, kemudian sekarang sudah berubah juga kenaikan kurs, itu kan beda-beda," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).
Politikus PDIP ini mengaku tidak keberatan sekalipun anggaran untuk Formula E naik. Sebab tujuan dari diadakannya balap mobil listrik ini untuk kepentingan Indonesia secara umum, dan Jakarta secara khusus.
"Kami sih enggak keberatan selama anggaran ini ada di dalam APBD. Kemarin di usulkan dengan teman-teman Balai Kota, kita dengan pak gubernur, kita coba (selenggarakan) pertama kali di Indonesia di Jakarta," ujarnya.
"Kalau saya lihat dari media sosial juga, dia (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) permisi dengan pak presiden juga," tambah Pras.
Dia menilai ajang balap mobil bertenaga listrik Formula E dapat menjadi kampanye penurunan polusi udara dan naikkan pendapatan Jakarta. Untuk itu, Pras mengapresiasi upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan ajang balapan Formula E pada tahun 2020 mendatang.
"Gubernur mencoba mencari terobosan di DKI Jakarta, ada satu niatan kegiatan yaitu Formula E, apalagi kita sekarang sedang menggalakkan masalah polusi udara," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
"Mungkin di satu sisi ini dapat menjadi kampanye. Ini juga pertama kali di Indonesia, karena Formula E banyak yang berebut di mana-mana, pada minta jadwal," tutup Pras.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Said menyebut grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Said mencontohkan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Dari sisi internal, pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi gejolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Kinerja Rupiah yang masih baik tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan surplus neraca perdagangan barang.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Ketidakpastian ekonomi global membuat masyarakat melakukan langkah masif yang makin memperburuk keadaan.
Baca Selengkapnya