Penjelasan Jakpro soal Anggaran Tak Terduga Rp25 Miliar Formula E
Merdeka.com - PT Jakarta Propertindo (JakPro) ditunjuk sebagai penyelenggara balap mobil listrik Formula E. Dana sudah diajukan lebih kurang Rp300 miliar lebih.
Dana itu digunakan untuk sejumlah pekerjaan. Selain itu, juga dipersiapkan Rp25 miliar untuk dana tidak terduga.
Dirut Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, mengaku belum bisa merinci pasti kegunaan dana tak terduga tersebut sebab masih diidentifikasi.
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Kapan proposal dibuat? Proposal adalah rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
"Itu macam-macam. Ada pajaknya, macam-macam. Kita belum tahu identifikasinya apa saja," jelasnya di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).
Dwi mengatakan, saat ini usulan itu belum dibahas secara resmi. Jika telah masuk pembahasan di badan anggaran, bisa jadi nilai tersebut berubah.
"Itu belum sah. Belum dibahas secara resmi. Nanti kalau ada (pembahasan) Banggar kan ada perubahan-perubahan terus," ujarnya.
Anggaran Formula E diajukan di APBD 2020 dan kemungkinan akan diketok September. Namun proses akan dimulai secepatnya tanpa harus menunggu anggaran cair.
"Kita pakai bridging finance. Dengan Bank DKI atau apa. Gitu dong caranya, cari jalan keluar," jelasnya.
Dwi mengatakan pihaknya tak perlu melakukan studi banding ke negara yang pernah menjadi tuan rumah Formula E. Itu telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Terkait kajian atau identifikasi kontur jalan agar sesuai dengan standar Formula E, Dwi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi.
"Nanti kerjasama dengan Dishub, Dinas Bina Marga untuk perbaikan infrastruktur jalan, untuk belok-beloknya," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMTZ berujar, Jakpro masih berkomunikasi dengan FEO terkait tanggal yang pas agar Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E 2024.
Baca SelengkapnyaJakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.
Baca SelengkapnyaBalapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan sedang melakukan audit terkait laporan keuangan terkait ajang balap mobil listrik Formula E 2023.
Baca SelengkapnyaJakpro masih berupaya dan berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) agar bisa menggeser jadwal penyelenggaraan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaKemenag mengusulkan kenaikan biaya BPIH tahun 2024 mencapai Rp105 juta.
Baca SelengkapnyaJakpro selalu memiliki anggaran untuk pengembangan fasilitas di dalam stadion tersebut sehingga tak akan menyentuh PMD.
Baca Selengkapnya