Penjelasan Pemprov DKI Penyerapan Anggaran Pengendalian Banjir Tidak Optimal

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur Anies Baswedan menanggapi pertanyaan sekaligus saran dari sejumlah fraksi di DPRD atas laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020. Satu hal dijawab Riza yaitu alasan penyerapan anggaran untuk program pengendalian banjir tidak optimal.

Pertanyaan ini diajukan oleh Fraksi, Golkar, NasDem, Gerindra, dan PDIP. Riza menjawab, minimnya penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir tahun anggaran 2020 dikarenakan kontraksi anggaran akibat dampak pandemi Covid-19.

"Rendahnya penyerapan program penanggulangan banjir di antaranya disebabkan oleh adanya kontraksi anggaran saat dimulainya pandemi Covid-19," ucap Riza dalam rapat paripurna di DPRD, Senin (2/8).

Kemudian, imbuh Riza, faktor lainnya adalah pengadaan tanah untuk pengendalian banjir yang mengalami sedikit keterlambatan karena penyesuaian dokumen administrasi dan legal sesuai ketentuan peraturan, dan adanya keterlambatan proses pengiriman barang impor karena pandemi Covid.

Namun demikian, politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan upaya penanggulangan banjir melalui pelaksanaan pengerukan sungai, waduk, melaksanakan program drainase vertikal, serta memastikan kesiapan pompa-pompa pengendali banjir dalam menghadapi musim hujan.

"Terkait dengan evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama, akan dituangkan dalam kebijakan perencanaan yang akan di-review secara berkala dalam periode waktu tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020 kepada DPRD. Laporan yang sedianya disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan, diwakili oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Dalam laporan itu diketahui realisasi program pengendalian banjir dan abrasi untuk 2020 hanya Rp1,3 triliun atau 74,52 persen dari anggaran yang dialokasikan Rp1,74 triliun.

"Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran Rp1,74 triliun terealisasi Rp1,3 triliun atau 74,52 persen," ucap Riza dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Kamis (29/7).

Pengendali banjir merupakan kegiatan yang tergabung dalam prioritas Anies selama menjabat sebagai Gubernur.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki 5 misi prioritas. Dan untuk misi prioritas pertama terdiri dari kegiatan sebagai berikut;

Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dari anggaran Rp3,30 triliun terealisasi Rp3,11 atau 94,31 persen,

Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dengan anggaran Rp2,2 triliun terealisasi Rp1,99 triliun atau 94,08 persen

Program wajib belajar 12 tahun dengan anggaran Rp1,93 triliun terealisasi Rp1,60 triliun atau 83,26 persen

Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran Rp1,52 triliun terealisasi Rp1,42 triliun atau 93,38 persen

Program pengembangan guru dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp1,39 triliun terealisasi Rp1,34 triliun atau 96,63 persen

Misi prioritas kedua; menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan program kegiatannya sebagai berikut;

Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran Rp1,74 triliun terealisasi Rp1,30 triliun atau 74,52 persen

Program pengelolaan persampahan dari anggaran Rp1,34 triliun terealisasi Rp1,29 triliun atau 96,31 persen

Program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dari anggaran Rp1,08 triliun terealisasi Rp908,13 miliar atau 83,76 persen

Program penyediaan dan pemeliharaan perawatan perumahan rakyat dari anggaran Rp451.90 miliar terealisasi Rp406.03 miliar atau 89,85 persen

Program pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan dari anggaran Rp272,01 miliar terealisasi Rp241,24 miliar atau 88,69 persen

Misi prioritas ketiga yaitu l; Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya;Program kerja pengembangan TIK Rp120,71 miliar terealisasi sebesar Rp109,44 miliar

Program penataan administrasi kependudukan dianggarkan sebesar Rp85,72 miliar dan terealisasi sebesar Rp82,98 miliar atau 96,73 persen

Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dianggarkan sebesar Rp23,65 miliar dan terealisasi sebesar Rp21,48 miliar atau 90,82 persen

Program pengembangan kompetensi SDM dianggarkan sebesar Rp16,21 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,32 miliar atau 88,35 persen,

Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp16,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp15,73 miliar atau 97,71 persen

Misi prioritas keempat yaitu; Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;

Program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar Rp38,87 miliar dan terealisasi sebesar Rp34,60 miliar atau 96,53 persen

Program pengelolaan pemakaman dianggarkan sebesar Rp329,33 miliar dan terealisasi sebesar Rp293, 83 miliar atau 89,2 persen

Program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rl36,99 miliar atau terealisasi sebesar Rp34,40 miliar atau 93,00 persen

Misi prioritas kelima yaitu; Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan anggaran sebesar Rp8,02 miliar dan terealisasi sebesar Rp7,93 miliar atau 98,87 persen

Program pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp4,68 miliar dan terealisasi sebesar Rp4,64 miliar atau 99,26 persen.