Penjelasan Sandi soal niat lepas saham Pemprov DKI di perusahaan bir

Merdeka.com - Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berniat menjual saham Pemprov DKI Jakarta pada perusahaan bir di PT Delta Djakarta Tbk. Mereka beralasan itu perlu dilakukan lantaran bukan prioritas dan keuntungan didapat dianggap tidak syariah bagi Jakarta.

"Kalau bisa kita gunakan dana hasil penjualan yang lebih bermaslahat buat masyarakat, daripada menunggu deviden dari sebuah investasi yang sangat-sangat tidak syariah," kata Sandiaga kepada merdeka.com, Selasa (24/1) kemarin malam.

Sandiaga menuturkan, pembahasan itu sudah dilakukan timnya bila memenangkan Pilgub DKI nanti. Sebab pihaknya bakal lebih mengutamakan anggaran Pemprov DKI demi memajukan pendidikan maupun ketersediaan lapangan kerja bagi warga.

"Kepemilikan perusahaan yang memproduksi minuman keras bukan prioritas pembangunan DKI ke depan, dan jauh dari konsep kita untuk menghadirkan kota Jakarta yang membantu dan membela rakyat," tegasnya.

Meski berencana menjual saham di perusahaan penyalur minuman beralkohol, Sandiaga menegaskan bukan berarti melarang adanya minuman keras di Jakarta. Namun, pihaknya bakal menunggu keputusan DPR. Apalagi para anggota dewan tengah membahas aturan minuman alkohol di Indonesia.

"Kita nanti cermati apa yang jadi keputusan tentunya akan kita pastikan untuk kita taat dalam koridor hukum," terangnya.

Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. Kepemilikan saham itu bahkan sudah dilakukan sejak tahun 1970 .

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan siapapun Gubernur DKI Jakarta terpilih punya wewenang untuk mengubah kebijakan. Termasuk Anies dan Sandi jika warga Jakarta memilih mereka. Namun, Sumarsono menilai bahwa Pemprov DKI tidak salah ketika menanam saham di salah satu perusahaan manapun asal hal itu tidak melanggar aturan.

"Teori investment itu soal wajar enggak wajar, semua yang dicari itu bottom line-nya. Misalnya kalau saya punya duit Rp 1.000 saya taruh di mana itu akan beruntung dan itulah masuk PAD (pendapatan asli daerah)," ujar Sumarsono, Senin lalu.

Sumarsono menjelaskan, tidak ada larangan khusus untuk pemerintah menyertakan modalnya di sebuah perusahaan. Terutama itu jika menghasilkan keuntungan. "Kalau itu kemudian dia memiliki titik periode kalau uang sekian lebih pendek dan menguntungkan, why not?" tandasnya.