Penumpukan Penumpang Berbahaya, DPRD DKI Minta Anies Normalkan Armada Transjakarta

Merdeka.com - Kebijakan mengurangi armada bus Transjakarta dan MRT yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan ternyata berdampak terhadap penumpukan penumpang di halte-halte. Kondisi ini justru dinilai berbahaya dan membuat rentan penyebaran virus Corona.

"Seharusnya tidak ada pengurangan armada bus Transjakarta. Karena kebijakan ini baru, dan enggak semua kantor libur kelihatannya. Seharusnya, Pak Gubernur kalau mengurangi armada memberikan sosialisasi ke kantor-kantor di DKI Jakarta dulu," kata anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yang dihubungi merdeka.com, Senin (16/3).

Politikus PSI itu meminta Pemprov DKI menormalkan dulu jumlah armada angkutan umum khususnya Transjakarta dan MRT. "Kalau mengurangi armada malah penumpang menumpuknya di halte. justru malah virus Corona menyebarnya di halte," ujarnya.

William mendukung imbauan social distancing yang disampaikan Anies. Meski begitu, perlu ada sosialisasi terlebih dahulu termasuk imbauan bekerja dari rumah.

"Kalau tetap kerja di kantor disarankan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi atau misalnya Gojek, taksi, yang tidak mass transportation," imbuhnya.

"Pada dasarnya saya mendukung kebijakan social distancing, misalnya libur sekolah itu tepat. Sekarang bagaimana caranya para pekerja ini melakukan aktivitas work from home juga," imbuhnya.

Jika proses sosialisasi sudah dilakukan dan imbauan bekerja dari rumah diterapkan oleh kantor-kantor, maka pengurangan armada, kata William, bisa dilaksanakan. "Pengurangan pengurangan bus Transjakarta jangan terlalu banyak, sedikit demi sedikit. Menurut saya sekarang (penumpang) kaget, menumpuk di halte malah berbahaya," tukasnya.

DPRD DKI Kurangi Kegiatan

William mengatakan, untuk mencegah penyebaran virus Corona di DPRD DKI, kegiatan para anggota dewan mulai dikurangi. Berbagai rapat rutin dan sosialisasi perda juga ditunda.

"DPRD DKI sudah mengurangi kegiatan, misalnya sebulan sekali ada sosialisasi perda kita kurangi, kunker ke luar negeri ditunda, beberapa rapat ditunda. Kalau di fraksi PSI staf-staf kami dirumahkan, work from home. Dua minggu dulu," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta. Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek. Misalnya terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras, Senin (16/3).

Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi. "Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," pungkasnya.