Penundaan pembahasan Raperda Reklamasi tunggu keputusan ketua DPRD

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menunda sementara pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).‎ Namun penundaan tersebut masih menunggu keputusan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Meri Hotma ‎mengatakan, penundaan tersebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan empat hari lalu. Alasannya, dua raperda tersebut tengah menjadi pembicaraan dan ada indikasi kecurangan.

‎"Tunda dulu kan ya. Kita perhatikan perduli dengan situasi dan itu hasil Rapim," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/4).

Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan terhadap dua Raperda ini sudah sesuai dengan‎ aturan yang berlaku. Namun ketika ditanya soal dampak yang mungkin terjadi, dia enggan memberi komentar.

"Dibahas mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2010 diatur bagaimana kami membahas Raperda. Tahapan itu kami lakukan," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, keputusan penundaan sudah disepakati oleh seluruh pimpinan dewan. Sayangnya, saat rapat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tengah sakit. Sehingga belum ada keputusan.

‎"Keputusannya masih‎ nunggu Pak Ketua (Prasetyo) aja. Ya ditunda dulu. Karena masih menyisakan banyak masalah‎," tutur politisi PKS ini.

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan. Menurutnya, pembahasan dua raperda ini tidak pelu dilanjutkan. Terlebih Partai Demokrat tidak pernah setuju dengan adanya pembahasan dua raperda tersebut.

"Demokrat sejak awal tidak setuju dengan pembahasan itu," tutupnya.