Follow
Penyerapan anggaran nol persen, Wagub Djarot ngaku tak tahu
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak mengetahui jika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 masih nol persen. Padahal menurutnya, program saat ini sudah berjalan sesuai rencana.
Bahkan, mantan Wali kota Blitar ini menyakini penyerapan pada tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Untuk itu dia akan mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.
"Nggak lah. Nanti kami lihat lah. Belum dilaporkan. Nanti kami tanya BPKAD. Masalahnya ini (program kerja) justru kami sudah on the track betul. Nanti penyerapannya bisa luar biasa," katanya di Balai kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Mengapa IKD di Kaltim belum mencapai target? Kendala implementasi IKD di Bumi Etam, menurut Sulekan adalah sulitnya akses geografi antar daerah. Belum lagi luas Kalimantan Timur yang jauh lebih luas dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, serta akses jaringan telekomunikasi yang masih terbatas.
-
Mengapa Daerah Istimewa Kalimantan Barat bubar? Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS beserta seluruh daerah bagiannya, termasuk DIKB akhirnya resmi dibubarkan.
Politisi PDI Perjuangan ini menargetkan, penyerapan APBD DKI Jakarta 2016 hingga akhir tahun mencapai 90 persen. Target ini lebih tinggi 20 persen dibandingkan penyerapan anggaran pada periode lalu.
"Ini bisa mencapai 90 persen loh penyerapannya. Karena kami sudah lebih awal jalannya, lalu ada lelang konsolidasi. Kemarin saja, meskipun pergub penyerapan anggarannya capai 70 persen," tutup Djarot.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta. Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya
Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca Selengkapnya
Jokowi geregetan dengan bupati yang tidak mengetahui inflasi di derah.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Selama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya