Peringatan Mendagri soal TGUPP ala Anies-Sandi

Merdeka.com - Anggaran tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ala Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi sorotan. Penyebabnya, anggaran naik begitu drastis. Awalnya dari Rp 2,3 miliar menjadi Rp 28,99 miliar.

TGUPP sejatinya bukanlah hal baru. Sejak era Jokowi menjabat sebagai gubernur, tim ini sudah dibentuk. Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) TGUPP juga dipertahankan. Namun, bedanya TGUPP di era Ahok dengan era Anies yakni soal jumlah anggaran dan anggotanya.

Di era Ahok, TGUPP hanya berisi 13 orang dengan anggaran Rp 2,35 miliar. Sementara di zaman Anies, direncanakan TGUPP berisi 74 orang dengan anggaran naik berkali-kali lipat yakni mencapai Rp 28,99 miliar di RAPBD 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan dirinya bisa melakukan koreksi terhadap pengajuan anggaran TGUPP yang membengkak tersebut. Namun, sampai pada hari Senin (4/12) dirinya belum diserahkan draf anggaran tersebut.

"Sampai hari ini belum dan mudah-mudahan paling lambat 15 hari sudah diserahkan," ujarnya ditemui di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Karena belum menerima naskah tersebut, maka Mendagri belum bisa menyebutkan pos anggaran mana saja yang dikoreksi pihaknya. Namun, bekas Sekjen PDIP tersebut mengingatkan, ada aturan maksimalnya jika memang TGUPP itu sama posisinya dengan staf ahli.

"Kalau anggaran staf ahli kan ada aturan yang maksimum 15 (orang) ya. Kalau mau menambah pakai pos anggaran yang lain silakan," kata dia.

Tjahjo mengingatkan pihaknya akan secara rinci melakukan koreksi terhadap anggaran yang diajukan. Apabila, ada yang tak bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dia mengingatkan tak segan untuk mencoretnya.

"Kami akan mengoreksi sepanjang anggaran itu untuk kepentingan masyarakat, memastikan program strategi nasional itu harus jalan di DKI. Itu saya kira dan saya tunggu (naskah APBD)," katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga masih enggan membocorkan nama-nama yang akan masuk dalam daftar TGUPP. Anies mengatakan setiap nama yang masuk harus melalui proses rekrutmen.

"Ketika sudah lengkap semua nanti kita umumkan. Bukan sekadar soal namanya siapa tapi yang penting tugas apa saja yang ditunaikan," ujarnya.

Dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2017 pada Kamis (30/11), Fraksi PDIP menginterupsi dan mempertanyakan soal gaji TGUPP yang cukup tinggi mencapai Rp 34 juta. Perihal gaji ini, Anies mengatakan akan ditentukan detailnya dan ada perumusannya secara khusus.

"Nanti detailnya ada menurut saya terlalu sederhana untuk itu dan soal angka karena banyak sekali tergantung komunikasinya. Ada perumusan ya," jelasnya ditemui usai rapat paripurna, Kamis (30/11).

TGUPP, kata dia, disiapkan untuk membantu gubernur dan wakiltjahj gubernur. Bukan sebaliknya. TGUPP harus mengajari gubernur dan wakil gubernur terkait bagaimana melaksanakan berbagai program percepatan.

"Jangan sampai kehadirannya malah diajari gubernur dan wagub. Mereka datang untuk memberikan pengalaman pengetahuan sehingga gubernur dan wagub dapat masukan, informasi. Jadi kita akan review semuanya," jelasnya.

Keberadaan TGUPP dipastikan tak akan tumpang tindih dengan SKPD. "Justru nanti perannya memastikan proses koordinasi akan terjadi karena mereka akan berkomunikasi. Jadi nanti disitu untuk memastikan semua yang menjadi rencana sinkron dengan pelaksanaan," jelasnya. Karena, lanjut Anies, salah satu masalah yang kerap terjadi di birokrasi ialah antara rencana dan pelaksanaan bisa berbeda.