Perlukah Jokowi turun tangan tengahi kisruh Menteri Rizal vs Ahok?

Merdeka.com - Kisruh antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal penghentian reklamasi Pulau G hingga kini masih juga tak kunjung reda. Bahkan hubungan Menteri Rizal dengan Ahok makin memanas dan saling klaim kebenarannya.

Ahok ngotot untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta. Ahok melawan keputusan tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Rizal, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya tak digubris Ahok.

Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, apa yang dikaji dan diputuskan oleh tiga menteri Jokowi dianggapnya sudah tepat. Mengambil contoh di wilayah lain, reklamasi syarat akan kepentingan pengusaha dalam mensponsori calon kepala daerah.

"Sudah bener lah (keputusan Rizal Ramli). Kebetulan saya meneliti Kalimatan Selatan apakah daerah banyak sumber daya alam dan ekonomi itu suka bikin konsesi (Izin) enggak dalam Pilkada. Mau naik tapi menggunakan tulang punggung dananya dari pengusaha. Ya kaya gitu yang dirugikan negara bukan hanya pemekaran untuk tokoh tertentu tapi juga melakukan eksploitasi dan sumber dimiliki hanya untuk kepentingan dirinya, ini enggak boleh," kata Zuhro saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (22/7).

Zuhro menegaskan, reklamasi harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat. Jika reklamasi dianggap lebih berdampak buruk dan bertentangan dengan undang-undang, maka harus dihentikan. Apalagi mengancam kepentingan nasional.

"Walaupun ada otonomi daerah kita merupakan negara kesatuan. Tidak bisa mengeksploitasi seenaknya. Jadi dalam hal ini NKRI namanya pemerintahan nasional memiliki otoritas melakukan pengawasan, bimbingan terhadap provinsi. Hal seperti ini enggak bisa dilanggar. Pemerintah nasional itu punya tanggung jawab kepentingan nasional," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Zuhro, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab besar soal proyek reklamasi. Jika reklamasi dianggap hanya mementingkan segelintir pengusaha dan mengancam kepentingan nasional, maka proyek reklamasi harus dihentikan.

"Padahal konstitusi kita mengatakan sumber daya alam dikelola untuk semua rakyat, ini harus disadarkan, harus ikut memiliki terhadap negaranya," tegasnya.

"Selama mengancam negara harus dihentikan, apa yang dikatakan presiden itu separuhnya peraturan oleh karena itu apapun dia bisa mengatakan presiden ini negara dalam keadaan bahaya," tandasnya. (mdk/sho)