Permasalah aset DKI sulit terurus, Djarot sebut itu modus
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah melakukan pembenahan aset dimiliki DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengangkat permasalahan aset di DKI Jakarta terjadi karena banyak tidak terurus sejak kepemimpinan gubernur lama.
"Modusnya ya enggak terurus. Makanya sekarang kita lagi inventarisasi. Satu enggak terurus, yang kedua alas haknya tidak cukup kuat atau ketrisut, yang ketiga tidak ada papan namanya, tidak ada pengamanannya," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).
Di lain tempat, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan permasalahan aset DKI ini sudah lama terjadi. Karena itu, kini Pemprov DKI mulai membenahi aset-asetnya agar bisa dipertahankan.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Kenapa KLHK perlukan rehabilitasi DAS? Dengan adanya rehabilitasi ini, Aryo menuturkan bahwa warga sekitar mendapatkan kebutuhan pokok dan penghasilan tambahan. 'Untuk 27 hektar lumayan ternyata hasilnya,' tutur Aryo.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
"Persoalan aset Jakarta ini adalah persoalan belasan tahun yang lalu, bisa puluhan tahun yang lalu. Kurang tertib. Maka sekarang ada badan aset. Ini lagi kerja keras untuk kita inventarisir semua dengan bukti-bukti kepemilikannya yang sah dan benar, akan kita pertahankan semuanya aset-aset DKI ini," ujar Saefullah.
Kini, kata Saefullah, semua aset DKI sudah ada disimpan dan dikelola oleh Biro Pengelola Aset Daerah (BPAD). Aset berupa kertas juga sudah dilindungi antikutu untuk mencegah kerusakan.
"Sekarang seluruh aset-aset kita ini yang sifatnya dokumen diamankan di BPAD dan disimpan di dinas arsip. Kita punya filing-nya udah luar biasa sekarang, udah canggih, bahkan anti-kutu, kalau sertifikat itu kan biasanya digerogotin, kalau udah kelamaan dimakan sama kutu-kutu buku, kertas itu pada rusak, nah sekarang ini kita rawat," ungkapnya.
Menurutnya dengan perawatan lebih baik semua aset DKI bisa dipertahankan. Dia juga optimis bisa meraih kembali aset DKI hilang.
"Jadi kalau ada persoalan-persoalan hukum, itu kita bisa buktikan. Jadi sedang menuju ke sana. Jadi sabar. Banyak cara (untuk mempertahankan aset yang hilang), dicari terus pasti dapat. Kan BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa kasih duplikasi segala macam," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku belum mendapat laporan dari dinas terkait
Baca Selengkapnya- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat sejumlah gebrakan sejak dipercaya memimpin ibu kota pada 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur DKI Heru Budi dinilai gugup memimpin Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaProyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaHeru curhat ke AHY soal banyaknya beban selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaAnies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.
Baca Selengkapnya"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya