Perombakan 'dadakan' ala Anies berujung pelaporan ke Komisi ASN

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengganti empat wali kota. Selain itu ada sejumlah pejabat DKI yang diganti Anies.

Empat wali kota yang dicopot Anies yakni Tri Kurniadi sebagai wali kota Jakarta Selatan, Bambang Musyawardana dari wali kota Jakarta Timur. Kemudian ada Mangara Pardede lengser dari wali kota Jakarta Pusat. Terakhir Anas Effendi dari wali kota Jakarta Barat.

Pencopotan yang dilakukan Anies mengundang reaksi dari pejabat DKI didepak dari jabatannya. Sebagai bentuk perlawanan, mereka melaporkan langkah Anies ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam laporannya, mereka mengeluhkan cara pencopotan yang dilakukan Anies. Salah satunya keputusan memberhentikan hanya disampaikan lisan lewat sambungan telepon. Bahkan ada pula yang disampaikan lewat aplikasi perpesanan Whatsapp (WA).

Saat itu, mereka juga tak diberikan kejelasan sejak tanggal berapa melepas jabatan wali kota. Termasuk posisi apa yang harus diisi setelahnya.

"Selama ini saya belum terima keputusan gubernur yang asli, hanya saya di WhatsApp dipensiunkan. Pensiun per tanggal berapa enggak tahu dan posisi sekarang di mana juga enggak tahu," kata Bambang.

Hal yang sama juga dialami Mangara. Bebas tugas yang diberikan Anies padanya membuat posisi kerjanya tidak jelas.

"Saya ditelepon malam, besoknya pelantikan. Saya sampaikan kalau Pak Gubernur tidak ada lagi penugasan baru buat saya dan saya disebut pensiun, ya sudah saya siap pensiun," katanya.

Anas Effendi juga bingung saat mendapatkan telepon Anies pada suatu malam yang mengatakan dirinya akan diganti. Anies juga tak menginformasikan jabatan apapun yang disediakan untuk Anas.

"Ditelepon malam sebelum pelantikan, dikasih tahu besok ada pergantian. Saya bilang, saya masih setahun lagi pensiunnya. Di keterangan diberhentikan (karena) usia 58 tahun, kan eselon II sampai 60," jelas Anas.

Biasanya, kata Anas, seseorang yang akan dilepaskan dari jabatannya akan dipanggil terlebih dahulu.

"Tetap harus sesuai aturan perundang-undangan yang ada," katanya

Cerita tak mengenakkan Anas, Bambang dan Mangara juga dialami Tri Kurniadi. Tiba-tiba saja dia ditelepon dikabarkan tidak lagi menjadi wali kota Jakarta Selatan. Pada SK pemberhentian, Tri mengaku ditempatkan di Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) tanpa jabatan struktural.

"Enggak pernah dipanggil, cuma lewat telepon kasih tau. Enggak ada jabatan, tunjungan jabatan nol, tidak ada," ungkap Tri.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua ASN membenarkan laporan itu. Saat ini pihaknya sedang menunggu laporan dan dokumentasi yang dimintakan pada Pemprov DKI tentang usulan 16 pemberhentian PNS yang di dalamnya termasuk 4 wali kota.

"Kita mintakan dalam seminggu ini," kata Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi, dalam perbincangan dengan merdeka.com, Rabu (18/7).

Jika bahan-bahan yang diminta telah diberikan, katanya, ASN akan mendalami. Apakah pemberhentian ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai prosedur.

"Kalau diberhentikan karena ada kesalahan sangat besar, ada perubahan organisasi besar-besar di DKI misalnya jabatan wali kota dihapus, SKPD dibubarkan. Itu alasannya baru kuat," jelas Sofyan.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemberitahuan pemberhentian dilakukan via WhatsApp seharusnya tak menjadi masalah. Menurutnya, cara tersebut mengikuti dengan perkembangan teknologi saat ini.

"Zaman now ya, menurut saya selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur, dan dijalankan sesuai apa yang sudah digariskan melalui sistem personalia di DKI," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/7).

Dia berdalih perombakan yang dilakukan Anies bukan karena ada masalah personal. Bagianya, perombakan jabatan bukan hal baru, sebab proses seleksi sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu.

"Pak Anies sama saya enggak ada melihat ini secara personal atau emosional, (rencana perombakan) ini satu hal yang sudah diumumkan jauh-jauh hari, assessmentnya, terbuka juga waktu itu," ungkapnya.