Perumahan komponen esensial penting wujudkan kebahagiaan warga DKI

Merdeka.com - Penyediaan perumahan laik huni bagi warga DKI Jakarta menjadi salah satu program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mereka menganggap rumah merupakan komponen esensial untuk bisa mewujudkan kebahagiaan warga.

Anies menuturkan, rumah menjadi tempat awal pembentukan keluarga sehat, sejahtera dan berkarakter. Sehingga melalui program ini, dia yakin DKI Jakarta menjadi wilayah lebih bahagia.

"Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya. Karena perumahan ini adalah salah satu komponen esensial agar warga bahagia," kata Anies Baswedan dalam keterangannya, Kamis (5/1).

Menurut Anies, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya melakukan penggusuran dengan menabrak pelbagai prosedur. Ini bisa dilihat pada kawasan Cakung, banyak korban penggusuran tinggal di bawah kolong jalan tol.

Menurut Anies, para warga korban gusuran itu memang bisa tetap bertahan hidup. Namun, komponen kebahagiaannya mengalami penurunan luar biasa. Oleh karena itu, dia melihat persoalan hunian ini cukup penting.

Berdasarkan data dihimpun tim sukses Anies-Sandi, ada sekitar 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta belum memiliki rumah. DKI Jakarta juga tercatat sebagai provinsi kedua dengan back log perumahan terbesar di Indonesia, merujuk riset Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

Menurut Anies, kondisi itu dipicu kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun. Sementara upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen. Akibatnya, harga rumah di Jakarta tidak lagi terjangkau sehingga kelas menengah bawah harus pasrah tinggal di pinggiran Jakarta.

"Kita menyaksikan di sini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan," ungkapnya.

Anies melihat isu besar permukiman di Jakarta ada dua hal, yakni penataan dan penyediaan. Untuk penataan, kata Anies, pihaknya akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) dan disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta, baik modern maupun kampung.

Salah satunya dengan mengeksplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus, dengan mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar. Pihaknya juga kembali merealisasikan kampung deret dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan. Penataan nantinya juga dikerjakan secara kolosal, bukan hanya pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong royong.

"Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," ungkapnya.

Selain penataan kampung, program lain akan dilakukan pasangan Anies-Sandi, yakni menghapus uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan. Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen. Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu cukup panjang, misalnya mencapai 25 tahun.

Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014, terkait investasi rumah susun. Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta, Anies menuturkan, nantinya pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah. Sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Anies juga ingin menekan biaya transportasi warga menjadi 15 persen pendapatan keluarga menengah bawah, dari sebelumnya mencapai 30 persen. Caranya dengan melakukan re-routing angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga, atau ditambah dengan rute-rute baru.

Sementara itu, Pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, dibutuhkan peran serta pelbagai pihak. Ini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta.

"Salah satu solusinya adalah bank tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan, dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga," kata Jehansyah.

Meski begitu, diakuinya butuh peran signifikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki Badan Perencana Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk merealisasikan lembaga Bank Tanah tersebut.