Peta Politik DPRD DKI Interpelasi Anies Baswedan

Merdeka.com - Fraksi PDIP dan PSI telah mengajukan permohonan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah disampaikan ke Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Interpelasi ini dilakukan setelah adanya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk persiapan penyelenggaraan Formula E.

Untuk diketahui, terdapat 10 partai di DPRD DKI, yaitu PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6) dan PKB digabung dengan PPP (6). Dan baru PSI dan PDIP yang memutuskan untuk mengajukan interpelasi. Sehingga syarat agar interpelasi ini dapat berjalan masih belum terpenuhi.

"Kita butuh sekitar 54 suara anggota dewan, kita berharap teman-teman yang mungkin mau maju sebagai individu masing-masing bisa hadir di dalam forum paripurna itu," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).

Sementara itu, PAN, Golkar dan PKS secara tegas menolak menggunakan hak mereka untuk interpelasi Anies tentang Formula E.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN, Zita Anjani menilai langkah interpelasi kurang tepat, karena pelaksanaan Formula E telah berdasarkan kesepakatan DPRD.

"Saya pikir kurang tepat. Kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian Konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Fraksi PAN solid tidak setuju dengan interpelasi," kata Zita.

Kemudian, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai langkah interpelasi Fraksi PDIP dan PSI hanya membuang waktu. Basri pun memastikan anggota Fraksi Golkar tidak ikut serta menandatangani permohonan hak interpelasi.

"Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," ujar Basri di Gedung DPRD.

Sementara Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz menilai langkah interpelasi hanya menimbulkan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif terganggu.

"Ya kalau kami melihatnya ini akan membuat gap antara eksekutif dengan legislatif sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh. Kita menggunakan cara cara yang force. Ini (interpelasi) kan cara force yah memaksa," ujar Aziz.

Sementara itu, Fraksi Gerindra juga menilai langkah interpelasi terlalu berlebihan. Sekretaris Fraksi Gerindra Purwanto mengatakan banyak cara untuk mempertanyakan kejelasan Formula E yang digagaa Anies.

"Berlebihan, jika hak interpelasi diajukan jika impact dari substansi pertanyaan tersebut tidak memiliki dampak buruk," kata Purwanto.

Ketua Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas pun sepakat interpelasi ini tidak memiliki tujuan yang jelas jika merujuk klaim PSI dan PDIP untuk mendapatkan jawaban tentang Formula E.

"Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak," ucap Hasbiallah.

Sementara Anggota DPRD Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai hak dewan untuk bertanya bisa dilakukan tanpa harus melewati interpelasi.

"Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.

Sementara Fraksi Demokrat belum menyatakan sikap mereka secara jelas terkait pengguliran interpelasi yang sudah diajukan Fraksi PSI dan PDIP tersebut.

Namun, saat dokumen permohonan pengajuan interpelasi diserahkan ke Ketua DPRD pada Kamis (26/8), anggota Fraksi PDIP, Rasyidi menyebut ada 1 anggota Fraksi Demokrat sempat menandatangani usulan interpelasi. Namun hal itu dibatalkan.

"Sebenarnya ada satu orang dari Fraksi Demokrat, tapi karena ada satu dan lain hal, dia menarik diri," tutup Rasyidi.