Follow
Petugas Satpol PP Kerap Bingung Klasifikasi Usaha Sektor Esensial Saat di Lapangan
Merdeka.com - Satpol PP DKI Jakarta turut bekerja memantau penerapan PPKM Darurat. Saat di lapangan, ternyata petugas Satpol PP kerap bingung dengan klasifikasi sektor esensial dan kritikal.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Sahat Parulian. Meski sudah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, hal itu dianggap belum cukup detail.
Dalam diskusi virtual, Sahat mengatakan, kegamangan tentang klasifikasi sudah disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit progresif yang bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Bahkan, PPOK menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak ketiga di dunia dengan total 3,32 juta kasus kematian pada 2019 lalu.
-
Mengapa PPPK penting? Selain mengetahui pengertiannya, Anda juga perlu mengetahui syarat apa saja yang diperlukan dalam rekrutmen PPPK. Di samping itu, penting juga untuk dipahami tugas dan kewajiban dari PPPK menurut aturan hukum yang berlaku.
-
Kenapa penting menjaga netralitas KPPS? Netralitas anggota KPPS sangat penting, karena mereka harus menjalankan tugas mereka tanpa memihak kepada calon atau partai politik manapun.
"Memang sektor esensial maupun kritikal kalau kami lihat masih terlalu luas, terlalu makro. Sementara kita di level pelaksana di lapangan ini (butuh) lebih rinci lebih detail. Sehingga perlu disempurnakan," ucap Sahat, Senin (19/7).
Ia mencontohkan, operasional bengkel. Personel Satpol PP di lapangan mengaku dilema untuk melakukan penindakan, sebab satu sisi ada pandangan sektor tersebut masuk dalam kategori esensial sementara di sisi lain sebaliknya.
Satpol PP tidak ingin akibat ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan pandangan antar Satpol PP di wilayah.
"Nah ini di lapangan ternyata memang banyak. Kami tidak ingin berbeda pandangan dengan teman-teman wilayah kota di dalam mengambil penindakan," ujarnya.
Saat ini, kata Sahat, sudah dilakukan upaya revisi dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat. Di dalamnya akan merinci lebih jelas usaha apa saja yang dapat atau diizinkan beroperasi selama PPKM Darurat.
"Ini sedang berproses, mudah-mudahan ada revisinya sehingga memudahkan kami untuk kegiatan di lapangan," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Semua pelat kendaraan harus disampaikan datanya ke Korlantas Polri selaku pemilik kewenangan sesuai aturan UU Nomor 22 Tahun 2009.
Baca Selengkapnya