Follow
Pilgub DKI butuh perlakuan khusus, alasan Hanura dukung Ahok
Merdeka.com - Partai Hanura salah satu partai pendukung calon incumben Basuki T Purnama (Ahok) yang maju secara independen di Pilkada serentak. Dukungan kepada Ahok ini resmi dideklarasikan di Sekretariat DPP Hanura, Sabtu (26/3) lalu.
Namun sejak pendeklarasian itu, dua kader Hanura mengundurkan diri. Mereka beralasan, dukungan kepada Ahok tidak melalui mekanisme AD/ART Hanura.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura, Erik Satrya Wardhana mengatakan, dukungan kepada Ahok bukan tanpa proses. Keputusan mendukung Ahok dilihat dari perlakuan khusus UU yang mengatur Pilkada DKI Jakarta. Dukungan kepada Ahok ini pun keluar atau tidak mengikuti petunjuk pelaksana (jutlak) Hanura di Pilkada 2017.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana UU Pemilu berlaku? Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Ada perlakuan khusus terhadap Pilkada DKI. Ada UU tersendiri. Hanura juga ada perlakuan khusus. Hanura tidak ikut jutlak. Hanura sudah melakukan proses dan dukung Ahok," kata Erik di Hotel Merylinn, Jl. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).
Dia mengatakan, pertimbangan mendukung Ahok juga lebih bersifat moral daripada kebiasan Hanura selama ini. Ahok, kata dia, didukung Hanura karena sudah terbukti membawa aspirasi rakyat.
"Hanura punya prinsip yang tidak berubah jika kita sudah dukung sejak awal. (Dukungan kepada Ahok) tidak bersifat statis tapi moral. Kalau ada calon yang bawa aspirasi kita akan dukung. Kalau bertentangan dengan hati nurani dan rakyat kita akan tolak," jelas dia.
Erik melanjutkan, meski ada penolakan dari beberapa kader Hanura, putusan untuk mendukung Ahok dipastikan tidak akan berubah meski suatu saat keputusan dalam jutlak Hanura bisa berubah-ubah.
"Apapun bisa berubah. Apa itu ada perubahan ya kita putusan. Selama ada tidak ada perubahan ya, tapi keputusan kan sudah diambil (mendukung Ahok).
Ketika dikonfirmasi soal adanya klaim basis Hanura yang tak mau mendukung Ahok, Erik mengatakan, jika keputusan ini tentu sudah melalui pertimbangan matang.
"Hasil survei kan mayoritas dukung Ahok. Itu gimana coba," tandas dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Namun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
PDIP bicara peluang Anies Baswedan berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya
Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca Selengkapnya
Ahok menjelaskan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masa yang akan datang dinilai cukup berat.
Baca Selengkapnya
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca Selengkapnya
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, figur yang diusung PDIP diharapkan berasal dari kader, karena salah satu fungsi partai adalah mencetak kader-kader untuk dijadikan pemimpin.
Baca Selengkapnya