Pimpinan DPD nilai Jokowi masih kaget dan tak siap hadapi banjir
Merdeka.com - Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menganggap, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum siap menghadapi permasalahan besar, seperti banjir yang sekarang dihadapi. Dia mengatakan, permasalahan Jakarta tidak sebanding dengan Solo.
"Rasanya ada semacam kekagetan, ketika mengolah Solo sebagai kota kecil dengan mengelola Jakarta sebagai kota besar yang berbagai problemnya khususnya masalah banjir dan kemacetan," kata Laode, Selasa (21/1).
Lebih lanjut, politisi yang kemudian bergabung dengan PAN ini mengatakan, Jokowi belum handal dengan manajemen lingkungan, khususnya banjir dan kemacetan. Orang nomor satu DKI itu dianggap belum melakukan koordinasi untuk pembangunan fisik dan kewilayahan Jakarta.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Kenapa banjir Jakarta masih terjadi hingga saat ini? Hingga kini banjir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Jakarta.Selain karena faktor Jakarta berada di dataran rendah dan dilalui oleh sungai-sungai yang berasal dari Bogor, faktor lain banjir masih terjadi hingga saat ini adalah limbah sampah. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan yang membuat aliran sungai tersumbat.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Topik pilihan: DKI Jakarta | Kemacetan Jakarta
"Saya kira problem koordinasi yang kurang efektif dilakukan selama kepemimpinan di tahun kedua Pak Jokowi ini. Saya kira itu yang terasakan."
Dia menambahkan, Jokowi yang terpilih secara langsung tidak menjamin menunjukkan keterujiannya dalam mengelola lingkungan.
"Secara sosial seorang figur itu belum tentu sejalan dengan kemampuan dalam mengelola suatu daerah dengan baik," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memastikan akan pindah kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaDia mengkritisi isi pidato Jokowi perihal situasi Indonesia yang akan menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menilai kinerja Ridwan Kamil selama menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tidak maksimal.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi direncanakan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui PDI Perjuangan selama dua periode ini merupakan pengusung Jokowi sebagai Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca Selengkapnya