Pimpinan DPRD Nilai Pemprov DKI Terlihat Tak Serius Menangani Banjir

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai belum ada keseriusan Pemprov DKI mengatasi banjir. Hal itu ia tandai dengan masih genangan yang masih banyak saat hujan tiba.

"Kalau kita melihat masalah banjir Jakarta masalahnya masih ada belum selesai karena tadi political willingness, keinginannya dan juga keseriusannya belum bisa dirasakan warga DKI Jakarta. Buktinya apa? Banyak. Data-datanya, titik-titik banjir masih ada semakin parah dan sebagainya," ucap Zita, Senin (19/10).

Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI membuat rencana kegiatan yang saling berintegrasi dengan kegiatan lainnya. Selain itu, Zita mendesak agar Pemprov memiliki tolak ukur dalam penanganan banjir. Sebab menurutnya, Pemprov DKI acap kali membeli satu barang tanpa ada tolak ukur keberhasilan penanganan banjir.

"Kalau sekarang kan enggak tahu, jadi hanya beli dan menganggarkan tapi enggak bisa diukur apakah banjir itu terselesaikan atau tidak. Faktanya banjir di lapangan semakin parah," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti rencana kegiatan pengendalian banjir yang telah dilakukan di pemerintahan sebelumnya ketimbang melakukan review.

Staf ahli Kementerian PU di Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, mengatakan kegiatan pengendalian banjir yang terhenti adalah normalisasi sungai. Untuk melakukan normalisasi sungai harus ada pembebasan lahan.

Firdaus menuturkan, tanggung jawab pembebasan lahan ada di Pemprov DKI. Hal ini disebutnya, berdasarkan perjanjian kepemimpinan sebelum Gubernur Anies Baswedan.

"Saya bilang, saya enggak mau lagi begini ngapain lagi mereview masterplan, kerjain apa yang sudah di rencanakan," kata Firdaus usai rapat bersama Pansus banjir DPRD DKI.

Di tahun ini, kata Firdaus, Pemprov DKI baru membebaskan lahan 16 hektare di bantaran Kali Ciliwung. Padahal, menurutnya, luas ukuran ideal untuk normalisasi Kali Ciliwung sekitar 40 hektare. "40,67 hektare, untuk Ciliwung saja yang baru dibebaskan ada 16 hektar," sebutnya.

Firdaus mengingatkan, jika Pemprov tak kunjung melakukan pembebasan lahan, pihaknya tidak akan memberikan anggaran untuk pengerjaan fisik seperti normalisasi sungai di Jakarta.

"Selama ini saya minta mereka dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki mereka harus tekan, kalau enggak dikerjain tahun depan jangan, dikasih budget simpel kan. Harus ada punishment, loh orang enggak mengerjakan tugasnya," ungkap dia. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut ada peningkatan signifikan terkait penanggulangan banjir di Ibu Kota. Salah satunya yakni berkurangnya titik-titik genangan.

"Memang debit semakin tinggi, tapi progresnya sangat kelihatan, lihat jumlah genangannya berkurang, bisa lihat jumlah yang mengungsi yang berkurang, semua berkurang terus seiring berjalannya waktu," kata Riza. 

Saat ini kata dia, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pengerukan di sejumlah sungai hingga waduk untuk mengendalikan banjir saat musim hujan. Saat ini, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air.

"Traktor, ekskavator, truk kita bekerja setiap hari untuk memastikan agar volume tabungan air terus bertambah, meningkat, air dialirkan, sedot, dipindahkan. lumpur, tanah, dikeruk. Kemudian diperbaiki sungai, waduk, situ, danau, semuanya," ujar dia.