Pimpinan KPK tegaskan Ahok batal diundang bukan karena Sumber Waras

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kecurigaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang batal diundang di acara festival Hari Antikorupsi di Bandung. Menurut Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, pembatalan Basuki sebagai narasumber di kasus itu tak terkait kasus Sumber Waras yang mereka tangani.

"Sudah kami klarifikasi tentang pembatalan narsum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan apapun pun itu" kata Indriyanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/12).

Sebagai bukti tak ada kaitannya dengan kasus Sumber Waras, tambahnya, KPK tetap memberikan penghargaan yang diterima Inspektorat sebagai perwakilan Pemprov DKI.

"Bahkan kami minta Ahok untuk mewakili Pemprov DKI yang akan menerima penghargaan atas pengendalian gratifikasi terbaik," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriyanti, juga mengatakan hal yang sama. "KPK mengundang Gub DKI sebagai pembicara dan sebagai penerima penghargaan gratifikasi untuk pemprov DKI dlm rangkaian FESTA. Yang sebagai pembicara diganti karena ada perubahan acara, tetapi KPK tetap mengundang Gub DKI sebagai penerima penghargaan gratifikasi tanggal 10 Desember. KPK serahkan ke Pak Ahok memenuhi undangan tersebut atau tidak," jelas Yuyuk.

Sebelumnya, Ahok menduga ada pihak yang ingin menjatuhkannya dalam kasus dugaan mark up pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Saya enggak tahu. Mungkin ada oknum-oknum di KPK yang ingin mengkriminalkan saya soal RS Sumber Waras," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Ahok mengaku merasa aneh kenapa hanya dirinya yang dibatalkan sebagai pembicara di acara itu. Lucunya, pembatalan itu karena diskusi tentang pengalaman menyusun LHKPN yang harusnya Ahok jadi pembicara tak jadi masuk di susunan acara.

"Saya jadwalnya sebagai salah satu pembicara soal apa yang DKI lakukan untuk mencegah gratifikasi, apa yang DKI lakukan supaya enggak terjadi korupsi. Kita buka semua, termasuk LHKPN. DKI adalah provinsi pertama di Indonesia yang memaksakan pejabat sampai ke eselon IV harus melaporkan LHKPN. Enggak ada (provinsi) lain yang lakukan, maka pengalaman inilah yang saya diundang untuk ceritakan. Saya juga sudah diperiksa LHKPN-nya dari tahun 1999," jelas dia.

"Nah tiba-tiba kasarnya tanda kutip, saya tidak boleh tampil. Bilangnya acara untuk membagikan pengalaman LHKPN ini dibatalkan, padahal Sudirman Said semua enggak dibatalkan," sambung Ahok.

Dia tak tahu siapa pimpinan KPK yang membatalkan dirinya menjadi narasumber. "Saya enggak tahu, tapi ada tulisan masukan dari pimpinan KPK yang saya juga enggak tahu siapa pimpinan yang mana."

Meski batal jadi pembicara, Ahok memastikan dirinya tetap mendapatkan penghargaan. "Penghargaan enggak bisa ngehindar dia," pungkasnya.