PKB Soal Keberhasilan Pengendalian Banjir Jakarta: Hasil Kerja Pemimpin Sebelumnya

Merdeka.com - Hasil survei lembaga Populi Center menunjukan 74,9 persen warga Jakarta puas terhadap program penanggulangan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Ketua Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menilai kepuasan tersebut merupakan hasil dari kinerja kepemimpinan DKI sebelumnya.

"Menurut saya, andai kata (penanggulangan) banjir ada perubahan drastis ini hasil kerja yang sebelumnya, dari Pak Fauzi Bowo ada banjir kanal timur, banjir kanal barat, Pak Jokowi lanjutkan, dan ini menikmati hasil kinerja yang lalu," katanya kepada merdeka.com, Kamis (10/2).

Jika menengok kembali kinerja-kinerja gubernur terdahulu, maka Hasbiallah beranggapan bahwa selama Anies menjabat tidak ada kinerja yang dapat diunggulkan, termasuk penanggulangan banjir.

"Kinerja sekarang tidak kita lihat," ungkapnya.

Hasbi mencontohkan kinerja Anies tak dapat berjalan maksimal yaitu pemanfaatan dana pinjaman dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan banjir. Nyatanya, kata dia, pembebasan lahan di bantaran sungai tak kunjung dilaksanakan.

Ia tak dapat menerima penjelasan jika kendala pembebasan lahan yaitu karena masalah administrasi pertanahan.

"Enggak ada yang sulit, kalau memang bekerja serius semuanya bisa dilakukan," pungkasnya.

Sementara itu, dari hasil survei Populi Center juga menunjukan dari beberapa program penanganan banjir pada kepemimpinan Anies, sebesar 66,3 persen responden menilai program pengerukan sungai sudah terlaksana dengan baik, disusul normalisasi sungai 53,3 persen, drainase vertikal/sumur resapan 50 persen, membangun waduk/embung 48,3 persen, pembuatan polder air 42,7 persen, dan kolam olakan 34,5 persen.

Mengenai prestasi paling berkesan dari Anies, sebesar 9 persen masyarakat menjawab pengendalian banjir, disusul dengan KJP Plus dengan 8,8 persen, perbaikan trotoar dengan 8 persen. Sisa angka sebesar 33,5 persen masuk kategori tidak tahu/tidak jawab.

Survei ini diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dinamika pembangunan, kinerja pemerintah provinsi, penanganan COVID-19, serta dinamika politik di Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 600 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error (MoE) ± 4,00 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.