PKS: Rencana gulingkan Jokowi itu berlebihan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana tidak sepakat dengan wacana menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia hanya ingin pelaksanaan KJS dievaluasi.
"KJS harus dievaluasi, keluhan dari rumah sakit perlu didengar, tanpa dukungan rumah sakit maka program KJS enggak bisa berjalan," ujar Triwisaksana di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5).
Politikus PKS ini menegaskan, sosialisasi dan komunikasi soal pelaksanaan KJS dari pihak Jokowi kepada DPRD dinilai kurang. "Masalah komunikasi enggak ada, cuma masalah ini perlu dijelaskan sehingga DPRD bisa tahu duduk persoalannya," jelas Sani, panggilan akrabnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa itu PKH? Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang diberikan secara reguler dalam empat tahap setiap tahunnya.
Sedangkan terkait mencuatnya sejumlah anggota DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi, Sani menilai hal itu adalah berlebihan. Menurutnya, baru beberapa anggota dewan saja yang mengusulkan agar menggelar interpelasi dan ini belum sampai pimpinan DPRD.
"Kalau hak interpelasi itu untuk mempertanyakan, bukan impeachment. Terlampau berlebihan, saya kira Pak Jokowi juga ngerti, itu hak biasa," jelas Sani.
"Itu baru beberapa orang saja, belum sampai ke pimpinan. Belum tentu jadi juga. Syaratnya ada satu jumlah tertentu, harus memenuhi jumlah tertentu," tandasnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menilai pemakzulan presiden tidak bisa sembarang dilakukan
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan kritikan tersebut, dan menegaskan soal kebebasan berpendapat.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya akan fokus menolak pembangunan ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya