Plafon anggaran dibongkar, Ahok ingatkan Sumarsono bukan gubernur

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama mengkritisi perombakan anggaran yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Sebab beberapa poin dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2017 telah dirombak.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Mengacu pada undang-undang tersebut, Basuki atau akrab disapa Ahok ini beranggapan, Sumarsono tidak seharusnya bisa mengesahkan APBD DKI. Sebab yang dapat membuat Peraturan Daerah tentang anggaran tahunan tersebut hanya gubernur devinitif.

"Plt bukan Gubernur. Plt Gubernur beda dengan Gubernur. Tapi surat Mendagri menyatakan sama, ya sudahlah," katanya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Untuk diketahui, Sumarsono melakukan sejumlah perubahan kebijakan strategis saat menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta. Beberapa di antaranya dia merombak anggaran dengan memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi dan menghapuskan dana hibah kepada TNI/Polri.

Sedangkan berdasarkan Pasal 14 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

"Padahal secara UUD '45 yang saya pahamin, Wagub pun tidak bisa menggantikan hak dan kewajiban saya dalam membuat APBD," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengaku bingung bagaimana nantinya mempertanggungjawabkan anggaran yang bukan hasil programnya. Bahkan dia sempat merasa kecewa karena anggaran yang dibuat sekarang bukan representasi visi misi nya dalam menjalani pemerintahan.

"Saya kan enggak boleh komunikasi sama SKPD, saya enggak komunikasi juga sama Pak Plt soal perubahan-perubahan ini," tutupnya. (mdk/dan)