Plt Gubernur DKI cuek dikritik rapat di atas kereta wisata

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono tak mau ambil pusing dengan kritikan yang dilontarkan terkait rapat kerja seluruh kepala dinas di atas kereta wisata rute Jakarta-Yogyakarta. Salah satu yang mengkritik kebijakan ini adalah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sumarsono menilai Ahok mengkritiknya karena mengira kegiatan tersebut menggunakan dana APBD sehingga dinilai menghambur-hamburkan anggaran.

"Enggak apa-apa (dikritik) karena mereka tahunya ini menggunakan APBD, tapi saya hargai pendapatnya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, sedari awal pihaknya sudah menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD, melainkan memakai kocek pribadi para pejabat yang hendak mengikuti rapat tersebut. Para kepala SKPD masing-masing membayar Rp 7 juta. Dia tak memaksakan seluruh kepala SKPD untuk ikut serta.

"Yang mau saja pokoknya, seluruh kantor DKI kan ada 40-an. Itu semua ikut, kecuali yang berhalangan. Buat mereka yang ndak ikut, toh nanti bisa dapat hasilnya saja," tuturnya.

Sumarsono memaparkan, Rp 7 juta yang dikenakan pada para kepala dinas untuk ongkos perjalanan, makan dan penginapan. Adapun untuk panitia pelaksana, Sumarsono menunjuk Dinas Perhubungan.

"Panitianya Dishub. Uang Rp 7 juta dikumpulkan di Dishub itu untuk biaya transport kereta api wisata PP, yang kedua hotel selama di Yogyakarta, plus makan pagi siang malam dan seterusnya. Siapa tau dari situ ada juga buat beli souvenir dan sebagainya," jelasnya.