Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Plt Gubernur DKI serahkan kasus Anas Effendi ke Bawaslu

Plt Gubernur DKI serahkan kasus Anas Effendi ke Bawaslu Anas Effendi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyerahkan kasus Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi ke Panwaslu. Anas dilaporkan karena diketahui ada bersama cawagub Djarot Saiful Hidayat yang sebenarnya saat itu sedang kampanye di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Sumarsono tetap pada pendapatannya bahwa Anas tidak melanggar. Namun dia menyerahkan semua keputusan itu pada pengawas Pemilu.

"Namun, tetap yang bisa memberikan justifikasi adalah Panwaslu dan Bawaslu untuk melihat kasus ini apakah memang benar menentramkan masyarakat atau tidak ya kita serahkan kepada Bawaslu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/11).

Ditambahkannya, apapun keputusan pengawas pemilu dia akan mengikuti. "Kami belum menerima rekomendasi, nanti kalau ada rekomendasi saya akan laksanakan apapun rekomendasi Bawaslu," tegasnya.

Sebelumnya, Sumarsono mengadakan pertemuan secara pribadi dengan Anas terkait hal itu.

"Kedatangan Bapak wali kota dilatarbelakangi adanya laporan mengenai rencana aksi penolakan terhadap Djarot. Jadi pihak kepolisian meminta agar wali kota datang ke lokasi untuk membantu mencegah situasi yang tidak diinginkan," jelas Soni, sapaan Sumarsono, Jumat (11/11).

Menurut Sumarsono, selain sebagai pemimpin, Anas juga dikenal sebagai sesepuh di daerah tersebut. "Karena selain pimpinan wilayah, Pak Anas ini kan juga dikenal sebagai sesepuh di sana, tokoh Betawi," ungkapnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Serahkan soal Hak Angket ke Pimpinan Parpol Koalisi
Anies Serahkan soal Hak Angket ke Pimpinan Parpol Koalisi

Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak
Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Hak Angket dan Sengketa Pemilu Digembosi Setelah Prabowo Bertemu Surya Paloh? Ini Jawaban Anies
Hak Angket dan Sengketa Pemilu Digembosi Setelah Prabowo Bertemu Surya Paloh? Ini Jawaban Anies

Hak Angket dan Sengketa Pemilu Digembosi Setelah Prabowo Bertemu Surya Paloh? Ini Jawaban Anies

Baca Selengkapnya
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Pencatutan KTP untuk Mendukung Dharma-Kun
Polda Metro Hentikan Penyelidikan Kasus Pencatutan KTP untuk Mendukung Dharma-Kun

“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri

Baca Selengkapnya
Kubu AMIN: Kami Senang Bukti Pemilu Curang Makin Terlihat, Mulai dari Pencalonan Gibran
Kubu AMIN: Kami Senang Bukti Pemilu Curang Makin Terlihat, Mulai dari Pencalonan Gibran

Tim Hukum AMIN, Refly Harun mengaku senang lantaran kecurangan Pemilu 2024 semakin terlihat.

Baca Selengkapnya
Respons Bawaslu Terkait Permintaan DKPP soal Kasus Asusila Hasyim Asyari
Respons Bawaslu Terkait Permintaan DKPP soal Kasus Asusila Hasyim Asyari

Kesiapan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu RI untuk mengawasi seluruh putusan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024
Bawaslu Belum Bisa Menindak Kepala Desa Langgar Aturan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya