Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Plt Kadisdik DKI Sebut Anggaran Lem Aibon Pengajuan Sementara Masih Bisa Direvisi

Plt Kadisdik DKI Sebut Anggaran Lem Aibon Pengajuan Sementara Masih Bisa Direvisi Anggaran lem aibon. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyorot sejumlah anggaran tak wajar pada plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020. Salah satunya anggaran pembelian lem Aibon senilai Rp82,8 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefulloh, mengatakan pengadaan lem Aibon baru dilakukan tahun ini. Dia belum tahu persis berapa sebenarnya kebutuhan untuk lem Aibon.

"Saya belum hitung. Kebutuhan untuk Aibon tahun lalu tidak ada, kalau pun ada tidak sampai segitu," ujar Syaefulloh saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (30/10).

Kemunculan anggaran tersebut, dalihnya, hanya pengajuan sementara. Dia pastikan, Disdik DKI terus mengecek anggaran-anggaran yang diajukan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Jika hasil inventaris, tidak ada kebutuhan lem tersebut di sekolah-sekolah, maka mata anggaran itu akan direvisi atau dihilangkan.

"Secara real sesuai usulan sekolah tidak ada spesifik untuk aibon, karena itu angka yang dimasukan sudin akan direvisi," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku kemunculan anggaran tersebut karena kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

Berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp82,8 miliar.

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya Rp184.000.

Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Mahkamah Agung Minta Tambahan Anggaran Rp3 Triliun ke DPR untuk Bayar Listrik hingga Pemeliharaan Rumah Dinas
Mahkamah Agung Minta Tambahan Anggaran Rp3 Triliun ke DPR untuk Bayar Listrik hingga Pemeliharaan Rumah Dinas

MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025

Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
18,8 Juta Keluarga Bakal Terima BLT Rp200.000 per Bulan, Total Jadi Rp600.000
18,8 Juta Keluarga Bakal Terima BLT Rp200.000 per Bulan, Total Jadi Rp600.000

BLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.

Baca Selengkapnya
Anggaran Alutsista di Kemenhan Naik Drastis, Timnas AMIN: Apa Urgensinya saat Rakyat Lagi Susah?
Anggaran Alutsista di Kemenhan Naik Drastis, Timnas AMIN: Apa Urgensinya saat Rakyat Lagi Susah?

Thomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Bagi-Bagi Rp 400 Ribu Ke 18,8 Juta Keluarga Mulai November
VIDEO: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Bagi-Bagi Rp 400 Ribu Ke 18,8 Juta Keluarga Mulai November

BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,5 Triliun di 2024, Ini Alasannya
Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,5 Triliun di 2024, Ini Alasannya

Bambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Selengkapnya