Plt Kadisdik DKI Sebut Anggaran Lem Aibon Pengajuan Sementara Masih Bisa Direvisi
Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyorot sejumlah anggaran tak wajar pada plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020. Salah satunya anggaran pembelian lem Aibon senilai Rp82,8 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefulloh, mengatakan pengadaan lem Aibon baru dilakukan tahun ini. Dia belum tahu persis berapa sebenarnya kebutuhan untuk lem Aibon.
"Saya belum hitung. Kebutuhan untuk Aibon tahun lalu tidak ada, kalau pun ada tidak sampai segitu," ujar Syaefulloh saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (30/10).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kapan daftar belanjaan itu dibuat? Prasasti ini, yang berasal dari abad ke-15 SM, ditulisi dengan bentuk huruf paku bahasa Akkadia, sebuah bahasa Semitik Timur yang punah dan pernah digunakan di Mesopotamia kuno.
-
Apa itu budgeting? Budgeting adalah proses merencanakan keuangan dengan bijaksana.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Kemunculan anggaran tersebut, dalihnya, hanya pengajuan sementara. Dia pastikan, Disdik DKI terus mengecek anggaran-anggaran yang diajukan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Jika hasil inventaris, tidak ada kebutuhan lem tersebut di sekolah-sekolah, maka mata anggaran itu akan direvisi atau dihilangkan.
"Secara real sesuai usulan sekolah tidak ada spesifik untuk aibon, karena itu angka yang dimasukan sudin akan direvisi," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku kemunculan anggaran tersebut karena kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.
Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
Berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp82,8 miliar.
Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya Rp184.000.
Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaKetika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaBLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaBLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya