Follow
PNS bingung dengan kebijakan email resmi pemerintah
Merdeka.com - Pemerintah telah mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id. Terhitung mulai 1 Januari 2014 dan efektif mulai hari ini (2/1), setiap PNS harus menggunakan alamat email resmi pemerintah.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam upaya percepatan reformasi birokrasi dan diyakini mempersempit ruang untuk penyadapan surat elektronik.
Menanggapi adanya surat edaran tersebut, Rohiman, Staf TU Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut. Kalau memang benar, dia mempertanyakan tujuan dari kebijakan tersebut.
-
Kapan Kata Tugas digunakan dalam kalimat? Kata tugas tidak memiliki arti yang tetap dan maknanya bergantung pada konteks penggunaannya dalam kalimat.
-
Kapan etos kerja dibutuhkan? Banyak perusahaan bahkan menekankan 'etos kerja' sebagai salah satu syarat utama dalam lowongan pekerjaan mereka.
-
Kenapa pesan itu ditulis? “Tampaknya itu cara dia berbicara,“ kata Price kepada The Times of Israel, dikutip Senin (3/7).
-
Bagaimana cara bekerja dengan hati? Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti integritas, passion, keseimbangan, dan ketekunan, kita tidak hanya dapat mencapai kesuksesan profesional, tetapi juga pertumbuhan pribadi yang bermakna.
-
Apa makna bekerja dengan hati? Bekerja dengan hati adalah kunci untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam karir. Bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga tentang menemukan makna dan kepuasan dalam setiap hal yang kita lakukan.
-
Apa isi pesan dalam surat? Kertas lainnya adalah surat dari Lorange yang secara kasar diterjemahkan sebagai: Gundukan ini digali Anno Domino 1874. Dari Anders Lorange, Antiqvarius Norvegiæ. Gundukan ini dibangun di atas Manusia yang gugur. Mereka dibakar di kapal mereka bersama senjata dan dekorasi mereka.
"Tidak ada yang penting dari email saya. Saya pakai gmail dan yahoo. Kalau bikin doang, tujuannya apa coba, gak jelas," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/1).
Menurut Rohiman, email internasional tidak kalah canggih dengan email nasional. "Udah terjamin keamanannya kok. Saya mau pakai yang lama saja," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Huda, Staf Humas Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya kebijakan ini terlalu memaksakan kehendak. Apalagi banyak yang sudah menggunakan satu email sedari dulu.
"Udah lama sih pakai email ini. Kalau dipaksa, ya gak mau. Orang itu harus bekerja sesuai dengan hati saja," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnya
Mengingat, profesi PNS merupakan abdi negara yang harus siap ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia.
Baca Selengkapnya
Surat itu ditandatangani Sekda Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2024. Surat itu kemudian beredar di media sosial.
Baca Selengkapnya
Reaksi keras disampaikan Gibran kepada admin akun Twitter resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca Selengkapnya
PNS dilarang mendukung salah satu capres maupun peserta pemilu di media sosial.
Baca Selengkapnya
Pria berusia 29 tahun ini dikenal sebagai guru yang aktif dan inovatif di bidang digital dan hiburan.
Baca Selengkapnya
SYL memeras PNS Kementan yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
Baca Selengkapnya
Kasie di Kelurahan Kelapa Gading Barat ini juga memaksa 100 PPSU lainnya. Mereka pun mengaku tak bisa menolak karena hal itu merupakan perintah atasan.
Baca Selengkapnya
Seorang jemaah Al Bahjah yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat, mengajukan pertanyaan kepada KH Yahya Zainul Ma'arif, atau yang akrab disapa Buya Yahya.
Baca Selengkapnya