Podomoro disebut suntik dana Rp 6 M gusur Kalijodo, ini reaksi Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah isu yang beredar bahwa anggaran penertiban kawasan Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, berasal dari PT Agung Podomoro Land. Meski membantah, Ahok enggan membeberkan dari mana biaya penertiban lokalisasi tersebut.

"Itu kata siapa?" kata Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5).

Dikabarkan PT Agung Podomoro Land menggelontorkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mengerahkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan juga TNI. Ahok mengaku saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dicecar ihwal gelontoran dana dari PT Agung Podomoro.

"Saya di sono (KPK) juga nggak ditanya gituan. Makanya saya bingung kok bisa beredar isu itu. Kalau membiayai proyek itu memang ada perjanjian, cuma cara nilainya setelah dia selesai pake appraisal, nah beda dengan kasus Semanggi. Jadi kalau kita pengen kerjain apapun silakan kerja nanti nilainya appraisal itu aja, karena kewajiban-kewajiban mereka, jadi kaga ada yang aneh," ujarnya.

Sementara, isu yang beredar menyebutkan bahwa PT Agung Podomoro Land bersedia membiayai penertiban kawasan Kalijodo sebagai barter dengan pemberian izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Keterlibatan Podomoro dalam penertiban Kalijodo terkuak setelah KPK menggeledah kantor raksasa properti itu dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu. Selain itu, Komisi menemukan 12 proyek lain baik yang sedang dikerjakan maupun sudah selesai, seperti pembangunan rumah susun sewa sederhana di Daan Mogot, Jakarta B.