Follow
Polda Metro: Belum ada komunikasi rencana aksi 313
Merdeka.com - Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Kombes Merdisyam mengaku belum mendapatkan laporan resmi terkait rencana aksi demonstrasi pada 31 Maret yang akan digelar oleh Forum Umat Islam di Jakarta. FUI menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta karena statusnya sebagai terdakwa.
Merdisyam mengatakan, aksi demo memang harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Namun dia menegaskan, hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk kepada Polda Metro terkait rencana demo itu.
"Kalau kita kan harusnya memang ada koordinasi. Maksudnya gini, ada kegiatan kan berarti gunanya pemberitahuan atau izin untuk mengkomunikasikan seperti ini gitu loh. Sampai sekarang belum ada komunikasi. Cuma secara pengajuan kegiatan untuk Polda Metro sampai malam dan saat ini belum terima laporan ya," kata Merdisyam dalam keterangannya, Selasa (28/3).
-
Kapan Polda Metro Jaya akan gelar perkara? 'Setelah itu dijadikan satu dilakukan gelar perkara,' ucap dia.
-
Kapan DPR mengapresiasi rencana Polda Metro Jaya? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Kenapa mediasi belum terjadi? Polresta Barelang belum membuka opsi mediasi terkait kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan Seleb TikTok Satria Mahathir atau yang dikenal dengan panggilan 'cogil' bersama tiga orang rekannya. Hal itu menyusul belum adanya permintaan mediasi yang diterima penyidik dari pihak RA, selaki anak dari Anggota DPRD Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang jadi korban dalam kasus tersebut.
-
Kenapa Polisi Pekanbaru mengajak admin medsos untuk bersinergi? Pentingnya kolaborasi ini dalam menyebarkan informasi positif terkait Pemilu.'Kami meminta agar setiap informasi diverifikasi dengan cermat sebelum diposting, guna menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat menjelang Pemilu,' kata Bery.
-
Siapa yang dipanggil Polda Metro Jaya? Polisi kembali memanggil Juru Bicara Tim Pemanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono untuk memberikan klarifikasi, terkait kasus dugaan Polisi tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
Polisi baru tahu informasi ada demo dari pemberitaan di media massa. Sehingga, jumlah massa dan pengamanan yang akan dilakukan polisi pun belum dapat dipastikan. Meski demikian, polisi sudah bisa memprediksi massa yang akan hadir nanti.
"Massa aksi, kan harusnya ada pemberitahuan. Sampai saat ini, kapasitas saya ya, pemberitahuan itu menerima. Dan misalnya juga, mereka menyampaikan seperti di media sosial, domainnya itu pada tingkat Mabes (Polri). Kecuali kalau lintas daerah ya, skupnya hanya soal pemberitahuan, karena bisa meminta izin ke level Polres, lalu Polda ada di level Mabes," jelas dia.
Kendati demikian, polisi memastikan bahwa kondisi Jakarta kondusif. "Insya Allah aman ya," tutup Merdisyam.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca Selengkapnya
Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.
Baca Selengkapnya
Tim advokasi melaporkan kasus dugaan penembakan tersebut ke Bareskrim Polri lantaran tak ada perkembangan dari Polda Kalimantan Tengah.
Baca Selengkapnya