Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polda Metro Jaya Siap Laksanakan PPKM Darurat Jika Pemerintah Pusat Sudah Putuskan

Polda Metro Jaya Siap Laksanakan PPKM Darurat Jika Pemerintah Pusat Sudah Putuskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran usai razia sahur. ©ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Merdeka.com - Pemerintah berencana menaikkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari skala mikro menjadi darurat. Kebijakan ini menyikapi lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir.

Polda Metro Jaya siap menjalankan keputusan yang ditetapkan pemerintah.

"Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat. Yang jelas, kita siap melaksanakan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran menjawab pers, di Jakarta Pusat. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (30/6).

Pada kesempatan terpisah, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, belum ada keputusan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta karena masih dalam pembahasan.

Saat ini, kata dia, kebijakan yang lebih ketat dari PPKM masih dalam pembahasan oleh menteri koordinator dan menteri terkait serta para pimpinan daerah.

"Jadi, baru dibahas, kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko. Detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam.

Ketika ditanyakan kesiapannya jika nanti diputuskan di Jakarta harus dilakukan PPKM Darurat, Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah pusat.

"DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti, sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.

Riza mengatakan, rapat pembahasan kebijakan tersebut masih akan dilanjutkan Rabu (30/6) pagi.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres

Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi

Dasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.

Baca Selengkapnya
Operasi Mantap Praja Jaya 2024 Amankan Pilkada Jakarta, 87.538 Aparat Dikerahkan
Operasi Mantap Praja Jaya 2024 Amankan Pilkada Jakarta, 87.538 Aparat Dikerahkan

Polda Metro Jaya siap mengamankan Pilkada 2024 seperti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu
PKB: Soal Reshuffle Kami Tidak akan Ganggu

Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi soal Transisi Pemerintahan ke Prabowo: Tinggal Nanti Penetapan oleh KPU Besok Ya
Presiden Jokowi soal Transisi Pemerintahan ke Prabowo: Tinggal Nanti Penetapan oleh KPU Besok Ya

MK telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03.

Baca Selengkapnya
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
Kapolri Buka Rakernis Gabungan 4 Satker Polri
Kapolri Buka Rakernis Gabungan 4 Satker Polri

Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja empat satker Polri.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Semua Data Kita Harus Di-back Up, Kalau Ada Apa-Apa Sudah Siap
Jokowi: Semua Data Kita Harus Di-back Up, Kalau Ada Apa-Apa Sudah Siap

Jokowi menekankan pentingnya back up atau rekam cadang data nasional

Baca Selengkapnya